Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Festival Kreatif (FESRA): Hasil Karya Narapidana Indonesia, Napi Craf…

14-07-2014 Hits:32

Festival  Kreatif (FESRA): Hasil Karya Narapidana Indonesia, Napi Craft 2014

Jakarta_info – Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara tidak membuat warga binaan pemasyarakatan (WBP) berkecil hati dalam menyalurkan kreatifitasnya, terbukti... Selengkapnya

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Notaris dan Pewarganegaraan

10-07-2014 Hits:74

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Notaris dan Pewarganegaraan

Jakarta - Info, Kamis (10/07) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Luluk... Selengkapnya

SOFT LAUNCHING PEMBAYARAN PNBP KEMENKUMHAM MELALUI JAYA PAYMENT GATEWA…

07-07-2014 Hits:107

SOFT LAUNCHING PEMBAYARAN PNBP KEMENKUMHAM MELALUI JAYA PAYMENT GATEWAY: Atasi permasalahan pembayaran yang sering bottle neck pada loket pembayaran

Jakarta_info – Pada hari ini, Senin (7/7) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menghadiri Soft Launching pembayaran... Selengkapnya

Pemberitahuan tentang Kenaikan Tarif PNBP terkait pengurusan Kewargane…

02-07-2014 Hits:196

Pemberitahuan tentang Kenaikan Tarif PNBP terkait pengurusan Kewarganegaraan dan HKI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)... Selengkapnya

Bimbingan Teknis Diagnostic Assessment Sistem Pengendalian Intern Peme…

27-06-2014 Hits:67

Bimbingan Teknis Diagnostic Assessment Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta membuka Bimbingan Teknis Diagnostc Assesment Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), tanggal... Selengkapnya

banner lpse

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta
  1. Ijin Tinggal Tetap diperoleh secara alih status dari Ijin Tinggal Terbatas
  2. Pengalihan Alih Status tersebut dapat diberikan atas dasar permohonan orang asing yang bersangkutan, dengan syarat telah berada di Indonesia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut terhitung sejak diberikan Ijin Tinggal Terbatas.
  3. Melampirkan surat sponsor dan identitas sponsor serta mengisi formulir.
  4. Foto copy dan asli paspor atau dokumen perjalanan, Buku POA dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas orang asing yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku.

KETERANGAN :

  1. Pemberian Ijin Tinggal Tetap diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi kepada orang asing yang bertempat tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi tersebut.
  2. Ijin Tinggal tetap hanya diberikan kepada orang asing pemegang paspor kebangsaan, untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
  3. Permohonan perpanjangan Ijin Tinggal Tetap diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Ijin Tinggal Tetap berakhir.
  4. Dalam hal Ijin Tinggal Tetap berakhir, sedangkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi mengenai permohonan perpanjangan Ijin Tinggal tetap belum diberikan, Kepala Kantor Imigrasi yang bersangkutan memberikan perpanjangan sementara paling lama 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak Ijin Tinggal Tetap berakhir.

 

 

 

 

 

 

galeri-video-icon