Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

REFLEKSI AKHIR RAMADHAN 1435 H / 2014 M

27-07-2014 Hits:69

REFLEKSI AKHIR RAMADHAN 1435 H / 2014 M

REFLEKSI AKHIR RAMADHAN 1435 H / 2014 M MASJID BAITUL HAKIM KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA   Tak terasa bulan yang penuh berkah ini... Selengkapnya

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Mengambil …

25-07-2014 Hits:74

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Mengambil Sumpah dan Melantik Notaris Pengganti / Cuti

Jakarta_Info, Jumat (25/07) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Rusdianto, Bc.IP., S.H., M.Hum. mengambil sumpah dan melantik... Selengkapnya

Pergantian Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakar…

24-07-2014 Hits:113

Pergantian Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

Jakarta_info – Hari ini Kamis, 24 Juli 2014 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin melantik dan mengambil sumpah... Selengkapnya

Tim Futsal "Kumham DKI FC" : Buka Puasa Bersama

23-07-2014 Hits:88

Tim Futsal "Kumham DKI FC" : Buka Puasa Bersama

Bulan Ramadhan bagi ummat Islam seluruh dunia merupakan bulan yang ditunggu-tunggu, bulan penuh berkah, bulan  kesempatan terbaik untuk beramal, bulan... Selengkapnya

Pengumuman perihal tidak adanya Program Insentif Hak Kekayaan Intelekt…

23-07-2014 Hits:58

Sehubungan dengan adanya penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah penghematan dan pemotongan... Selengkapnya

banner lpse

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta
  1. Ijin Tinggal Tetap diperoleh secara alih status dari Ijin Tinggal Terbatas
  2. Pengalihan Alih Status tersebut dapat diberikan atas dasar permohonan orang asing yang bersangkutan, dengan syarat telah berada di Indonesia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut terhitung sejak diberikan Ijin Tinggal Terbatas.
  3. Melampirkan surat sponsor dan identitas sponsor serta mengisi formulir.
  4. Foto copy dan asli paspor atau dokumen perjalanan, Buku POA dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas orang asing yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku.

KETERANGAN :

  1. Pemberian Ijin Tinggal Tetap diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi kepada orang asing yang bertempat tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi tersebut.
  2. Ijin Tinggal tetap hanya diberikan kepada orang asing pemegang paspor kebangsaan, untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
  3. Permohonan perpanjangan Ijin Tinggal Tetap diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Ijin Tinggal Tetap berakhir.
  4. Dalam hal Ijin Tinggal Tetap berakhir, sedangkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi mengenai permohonan perpanjangan Ijin Tinggal tetap belum diberikan, Kepala Kantor Imigrasi yang bersangkutan memberikan perpanjangan sementara paling lama 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak Ijin Tinggal Tetap berakhir.

 

 

 

 

 

 

galeri-video-icon