INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris Pengganti, PPNS dan …

17-04-2014 Hits:46

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris Pengganti, PPNS dan Pewarganegaraan

Jakarta – Kamis (17/04) Pukul 09.30 WIB. bertempat di Aula Lt. 4 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI... Selengkapnya

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PEWARGANEGARAAN, NOTARIS DAN…

10-04-2014 Hits:115

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PEWARGANEGARAAN, NOTARIS DAN PEJABAT ESELON V DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA

Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta RUSDIANTO, Bc.IP., S.H., M.Hum mengambil Sumpah Jabatan... Selengkapnya

RAPAT KOORDINASI TIM P4GN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ANGKATAN I TAHU…

08-04-2014 Hits:81

RAPAT KOORDINASI TIM P4GN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ANGKATAN I TAHUN 2014 DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUMD AN HAM DKI JAKARTA

Jakarta, Selasa (08/04/14) pukul  10.00 WIB bertempat di ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah diadakannya Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Upaya P4GN... Selengkapnya

Focus Group Discussion Restrukturisasi Program dan Kegiatan pada Kanto…

04-04-2014 Hits:135

Focus Group Discussion Restrukturisasi Program dan Kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

  Dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 yang akan dilaksanakan di tahun 2015, Kementerian Hukum dan Hak... Selengkapnya

KUNJUNGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KE LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB TER…

03-04-2014 Hits:26

KUNJUNGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KE LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB TERBUKA JAKARTA

Jakarta - (02 april 2014) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Rusdianto, Bc.IP, S.H, M.Hum menyempatkan waktunya untuk... Selengkapnya

banner lpse

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

Kasus keluar-masuknya Gayus Tambunan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Brimob, Depok, Jawa Barat menampar muka aparat penegak hukum. Masyarakat harus kembali menelan kekecewaan dengan kinerja penegak hukum yang mudah disuap tersebut.

Atas kejadian ini, beberapa waktu lalu Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengapresiasi usulan bahwa tersangka atau terdakwa kasus korupsi tidak lagi ditahan di Rutan Brimob. Sekadar catatan, Rutan Brimob saat ini dijadikan tempat menahan beberapa terdakwa kasus korupsi. Salah satunya adalah mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji yang menjadi terdakwa kasus korupsi perkara suap Arwana dan korupsi pengamanan dana Pilkada Jawa Barat.

Terpisah, juru bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, permintaan dibangunnya Rutan khusus para koruptor sudah pernah diusulkan pihaknya. Namun hingga kini belum juga dikabulkan Kementerian Hukum dan HAM selaku instansi yang berwenang mengurusi Rutan.

Alasan perlunya Rutan khusus koruptor, lanjut Johan, agar pengawasan terhadap narapidana kasus korupsi yang telah divonis dapat terus dilakukan secara menyeluruh. Bukan hanya itu, terkait penyidikan yang sedang dikembangkan, para pelaku korupsi dapat dengan mudah diperiksa sehingga pengembangan penyidikan kasus tak terganggu. "Tahanan KPK tentu harus diawasi, tidak bisa melakukan pembicaraan atau berhubungan dengan pihak-pihak yang kita duga akan bisa mempengaruhi dalam proses penyidikan itu."

Johan melanjutkan, rencana membuat Rutan khusus para pelaku tindak pidana korupsi pernah dibicarakan antara KPK dengan Menkumham sebelum Patrialis. Saat itu, lanjutnya, Menkumham yang dijabat oleh Andi Mattalatta memiliki ide untuk membuat penjara khusus bagi para pelaku tipikor. Jika Menkumham Patrialis menyambut baik rencana lama ini, KPK pun mengapresiasinya.

Johan menuturkan, hingga kini pihaknya hanya memiliki pengawasan terhadap tahanan yang perkaranya di tahap penyidikan. Segala bentuk aktifitas dan mobilitas tahanan tersebut diketahui KPK dengan pemberitahuan informasi dari pihak yang dititipkan tahanan, misalnya, Kepolisian atau Kejaksaan.

Tapi jika tahanan tengah melewati proses persidangan, pengawasan dan monitoringnya berada di tangan majelis hakim atau pengadilan. Namun, jika hukuman terhadap terdakwa korupsi sudah berkekuatan hukum (inkracht), kewenangan pengawasan berada di bawah komando pihak Lapas dan Kemenkumham. "Tapi sekali lagi harus dilihat secara proporsional bahwa kewenangan itu hanya ada di KPK ketika kasus itu masih dalam proses penyidikan," tandasnya.

Sementara itu, Anggota DPD Farouk Muhammad mengatakan, berubahnya fungsi Rutan Brimob yang menahan pelaku pidana khusus bukanlah sebuah kesengajaan. Melainkan terdapatnya kebutuhan ruang bagi para pelaku pidana khusus yang sedang menjalani proses pengadilan ataupun sudah divonis. "Jadi selain anggota Polri mulai berkembang," katanya.

Mulai dari situ para napi tindak pidana khusus, seperti teroris dan korupsi ditahan di Rutan Mako Brimob. Farouk mengakui ketidaksengajaan ini terbentur dengan UU yang menyatakan bahwa Rutan negara harus dibawah yurisdiksi Kemenkumham.

Dengan kejadian keluarnya Gayus dari tahanan bisa dijadikan sebagai pelajaran berharga bagi aparat penegak hukum terutama kepolisian untuk menginstropeksi lembaganya. "Saya pikir kejadian ini pelajaran berharga, apalagi Polri untuk meluruskan dan memperbaiki," ujar mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini di Gedung KPK Jakarta, Kamis (18/11).

Namun, jika pemerintah bersikukuh bahwa Rutan Mako Brimob dapat dihuni oleh tahanan pidana khusus, Farouk menyarankan agar status dari Rutan Mako Brimob dialihfungsikan menjadi Rutan negara. "Misalnya polisi dengan Kemenkumham menyatakan itu (Rutan Mako Brimob) sebagai Rutan. Iya, itu salah satu kemungkinan," tukasnya.

Berdasarkan catatan hukumonline, menurut Pasal 18 dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Rutan dibentuk di tiap Ibukota Kabupaten atau kotamadya oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM, red). Apabila dianggap perlu, Menteri dapat membentuk atau menunjuk Rutan di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang dari Rutan. Bahkan kepala cabang Rutan tersebut diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Yang masuk dalam kategori cabang Rutan terdapat di Pasal 38 Ayat (2), yakni Menteri dapat menerapkan tempat tahanan yang terdapat dalam jajaran kepolisian, Kejaksaaan dan tempat lainnya.

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4ce51da36f0fb/mendesak-rutan-khusus-bagi-koruptor-

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 1000 Character restriction
Your text should be in between 10-1000 characters

galeri-video-icon