Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Kegiatan Temu Sadar Hukum di Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur tangg…

17-04-2015 Hits:29

Kegiatan Temu Sadar Hukum di Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur tanggal 15 April 2015

Pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 telah dilaksanakan kegiatan Temu Sadar Hukum Putaran hari ke 2 (dua) di Wilayah... Selengkapnya

Kegiatan Temu Sadar Hukum Untuk Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timu…

17-04-2015 Hits:32

Kegiatan Temu Sadar Hukum Untuk Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur

   Sub Bidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta melakukan kegiatan Temu Sadar Hukum... Selengkapnya

Jelang Kegiatan Temu Sadar Hukum, Kadiv Yankumham Adakan Rapat Persiap…

08-04-2015 Hits:69

Jelang Kegiatan Temu Sadar Hukum, Kadiv Yankumham Adakan Rapat Persiapan

    Penulis Berita : Revi Balina Putri (JFU Pengelola Bantuan Hukum Divisi Pelayanan Hukum dan HAM), Editor : Angga (Humas)     Jakarta_info –... Selengkapnya

Gali Bakat dan Kreatifitas Petugas dan Warga Binaan, Kanwil DKI Gelar …

08-04-2015 Hits:129

Gali Bakat dan Kreatifitas Petugas dan Warga Binaan, Kanwil DKI Gelar Pekan Olah Raga Dan Seni Tahun 2015

  Jakarta_info – Dalam Upaya menggali bakat dan kreatifitas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta membangun integritas petugas Pemasyarakatan yang tinggi dalam... Selengkapnya

KOORDINASI PERSIAPAN KAJIAN PERMASALAHAN HAM BALITBANGHAM DENGAN KANWI…

07-04-2015 Hits:68

KOORDINASI PERSIAPAN KAJIAN PERMASALAHAN HAM BALITBANGHAM DENGAN KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA

    Kontributor : Suwandri Munthazur (JFU Divisi Pelayanan Hukum dan HAM)   Jakarta-Info, Kamis (02/04/2015) bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Arsip : Berita UPT

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Parang Ongkowijoyo

Batik Tulis

Parang Ongkowijoyo

Nama : Parang Ongkowijoyo Ukuran : 250 cm x 108 cm Material : Katun Lama Pekerjaan : 1 (satu) bulan Jumlah Pekerja : 6 (enam) orang Harga : Rp. 400.000,- Stok : Pesan                                    ...

Selengkapnya

Bed Cover Tazmania

Sulam Perca

Bed Cover Tazmania

Nama : Bed Cover Tazmania Ukuran : 120 cm x 200 cm Bahan : Katun Lama Pekerjaan : 5 hari Jumlah Pekerja : 3 orang Harga : Rp. 450.000,- Stok : Pesan                                      ...

Selengkapnya

Ondel-ondel

Batik Tulis

Ondel-ondel

Nama : Ondel-ondel Ukuran : 250 cm x 108 cm Material : Katun Lama Pekerjaan : 1 (satu) bulan Jumlah Pekerja : 6 (enam) orang Harga : Rp. 250.000,- Stok : Pesan                                      ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Kasus keluar-masuknya Gayus Tambunan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Brimob, Depok, Jawa Barat menampar muka aparat penegak hukum. Masyarakat harus kembali menelan kekecewaan dengan kinerja penegak hukum yang mudah disuap tersebut.

Atas kejadian ini, beberapa waktu lalu Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengapresiasi usulan bahwa tersangka atau terdakwa kasus korupsi tidak lagi ditahan di Rutan Brimob. Sekadar catatan, Rutan Brimob saat ini dijadikan tempat menahan beberapa terdakwa kasus korupsi. Salah satunya adalah mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji yang menjadi terdakwa kasus korupsi perkara suap Arwana dan korupsi pengamanan dana Pilkada Jawa Barat.

Terpisah, juru bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, permintaan dibangunnya Rutan khusus para koruptor sudah pernah diusulkan pihaknya. Namun hingga kini belum juga dikabulkan Kementerian Hukum dan HAM selaku instansi yang berwenang mengurusi Rutan.

Alasan perlunya Rutan khusus koruptor, lanjut Johan, agar pengawasan terhadap narapidana kasus korupsi yang telah divonis dapat terus dilakukan secara menyeluruh. Bukan hanya itu, terkait penyidikan yang sedang dikembangkan, para pelaku korupsi dapat dengan mudah diperiksa sehingga pengembangan penyidikan kasus tak terganggu. "Tahanan KPK tentu harus diawasi, tidak bisa melakukan pembicaraan atau berhubungan dengan pihak-pihak yang kita duga akan bisa mempengaruhi dalam proses penyidikan itu."

Johan melanjutkan, rencana membuat Rutan khusus para pelaku tindak pidana korupsi pernah dibicarakan antara KPK dengan Menkumham sebelum Patrialis. Saat itu, lanjutnya, Menkumham yang dijabat oleh Andi Mattalatta memiliki ide untuk membuat penjara khusus bagi para pelaku tipikor. Jika Menkumham Patrialis menyambut baik rencana lama ini, KPK pun mengapresiasinya.

Johan menuturkan, hingga kini pihaknya hanya memiliki pengawasan terhadap tahanan yang perkaranya di tahap penyidikan. Segala bentuk aktifitas dan mobilitas tahanan tersebut diketahui KPK dengan pemberitahuan informasi dari pihak yang dititipkan tahanan, misalnya, Kepolisian atau Kejaksaan.

Tapi jika tahanan tengah melewati proses persidangan, pengawasan dan monitoringnya berada di tangan majelis hakim atau pengadilan. Namun, jika hukuman terhadap terdakwa korupsi sudah berkekuatan hukum (inkracht), kewenangan pengawasan berada di bawah komando pihak Lapas dan Kemenkumham. "Tapi sekali lagi harus dilihat secara proporsional bahwa kewenangan itu hanya ada di KPK ketika kasus itu masih dalam proses penyidikan," tandasnya.

Sementara itu, Anggota DPD Farouk Muhammad mengatakan, berubahnya fungsi Rutan Brimob yang menahan pelaku pidana khusus bukanlah sebuah kesengajaan. Melainkan terdapatnya kebutuhan ruang bagi para pelaku pidana khusus yang sedang menjalani proses pengadilan ataupun sudah divonis. "Jadi selain anggota Polri mulai berkembang," katanya.

Mulai dari situ para napi tindak pidana khusus, seperti teroris dan korupsi ditahan di Rutan Mako Brimob. Farouk mengakui ketidaksengajaan ini terbentur dengan UU yang menyatakan bahwa Rutan negara harus dibawah yurisdiksi Kemenkumham.

Dengan kejadian keluarnya Gayus dari tahanan bisa dijadikan sebagai pelajaran berharga bagi aparat penegak hukum terutama kepolisian untuk menginstropeksi lembaganya. "Saya pikir kejadian ini pelajaran berharga, apalagi Polri untuk meluruskan dan memperbaiki," ujar mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini di Gedung KPK Jakarta, Kamis (18/11).

Namun, jika pemerintah bersikukuh bahwa Rutan Mako Brimob dapat dihuni oleh tahanan pidana khusus, Farouk menyarankan agar status dari Rutan Mako Brimob dialihfungsikan menjadi Rutan negara. "Misalnya polisi dengan Kemenkumham menyatakan itu (Rutan Mako Brimob) sebagai Rutan. Iya, itu salah satu kemungkinan," tukasnya.

Berdasarkan catatan hukumonline, menurut Pasal 18 dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Rutan dibentuk di tiap Ibukota Kabupaten atau kotamadya oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM, red). Apabila dianggap perlu, Menteri dapat membentuk atau menunjuk Rutan di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang dari Rutan. Bahkan kepala cabang Rutan tersebut diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Yang masuk dalam kategori cabang Rutan terdapat di Pasal 38 Ayat (2), yakni Menteri dapat menerapkan tempat tahanan yang terdapat dalam jajaran kepolisian, Kejaksaaan dan tempat lainnya.

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4ce51da36f0fb/mendesak-rutan-khusus-bagi-koruptor-

Layanan Online

Aplikasi Online

April 2015
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan