Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

ID EN
Selamat Datang
 
Bambang Sumardiono

Selamat datang di Website
Kantor Wilayah DKI Jakarta
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah 

Bambang Sumardiono, Bc.IP, S.H., M.Si

 

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Berita Kementerian

UP TOGGLE DOWN

“JOKI” DAN YANG MEMFASILITASI AKAN DITINDAK TEGAS

Jakarta - (08/09), pasca pengumuman Seleksi Administrasi CPNS baik, sarjana atau SMA, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto di Graha Pengayoman perintahkan panitia kususnya panitia daerah, agar memperhatikan hal-hal terkait pelaksanaan tahap berikutnya baik tes kompetensi dasar CAT maupun tahap verifikasi dokumen antara lain ...

RAPAT KERJA MENKUMHAM DENGAN BALEG DPR RI, BAHAS PERUBAHAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS 2017

Jakarta - (04/09) Gedung Nusantara II DPR. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona H. Laoly didampingi Kepala BPHN, Eny Urbaningrum dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lilik Bambang hadiri Rapat Koordinasi Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat RI Kementerian Hukum dan HAM RI dan Panitia ...

KUNJUNGAN MENTERI KEHAKIMAN JEPANG, YOKO KAMIKAWA DI DUA UPT PEMASYARAKATAN DI CIPINANG

Jakarta – Menteri Kehakiman Jepang, Yoko Kamikawa kunjungi dua UPT Pemasyarakatan Lapas Narkotika Klas IIA Cipinang dan Rutan Cipinang pada Sabtu (9/9). Didampingi Plt. Dirjen Pemasyarakatan Ma’mun dan Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Bambang Sumardiono, Ibu Yoko Kamikawa melakukan ramah tamah di ...

Menkumham Tinjau Tes CAT S1 di BKN

Menkumham beserta Kepala BKN dan Kakanwil DKI Jakarta memberikan arahan kepada peserta ujian CAT menkumham mengecek Kesiapan sistem dalam tes CAT   Menkumham Memantau Hasil tes CAT yang langsung dapat dilihat pada monitor   menkumham didamping Staf Khusus Menteri, Penasehat Menteri dan Kakanwil DKI Jakarta berinteraksi dengan ...

Irjen Kemenkumham Terima Kunjungan Kenegaraan Menteri Kehakiman Jepang, Bahas Potensi Kerja Sama ke Dua Negara

Jakarta - Kunjungan kenegaraan antara Insprektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI Aidir Amin Daud, dengan Menteri Kehakiman Jepang Yoko Kamikawa, membahas kerja sama yang telah dilakukan antara ke dua belah pihak, yakni kerja sama di bidang kekayaan intelektual ...

Berita Unit Pusat

UP TOGGLE DOWN

30 WBP Lapas Perempuan Malang Jalani VCT

Malang, INFO_PAS – Sebanyak 30 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Malang menjalani Voluntary Councelling and Testing (VCT) atau konseling dan tes HIV. HIV sukarela, Jumat (18/1). Pelaksanan tes tersebut menggandeng Medical students Committee For International Affair (MSCIA) Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang dalam menyambut Hari AIDS sedunia pada tanggal 1 […]

Sosialisasi, Konseling, dan Surveillance Cegah HIV/AIDS di Kalangan WBP

 Ambon, INFO_PAS – Seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Ambon mengikuti mendapatkan sosialisasi, konseling, dan tes HIV/AIDS, Sabtu (18/11). Bertempat di Graha Pattimura Rutan Ambon, kegiatan ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Malulu. “Sosialisasi ini bertujuan sebagai pamahaman tentang HIV/AIDS dan menumbuhkan rasa tanggung jawab serta kepeduliaan, baik petugas maupun […]

Siswa SMP IT Al Qudwah Pelajari Bahaya Narkoba ke Lapas Lubuk Linggau

Lubuk Linggau, INFO_PAS – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lubuk Linggau kedatangan 58 siswa kelas 7, 8, dan 9 dari SMP IT Al Qudwah, Jumat (17/11). Kunjungan ini merupakan salah satu program sekolah, yaitu outing bagi peserta didik, khususnya pelajaran tentang bahaya narkoba. Didampingi oleh tujuh orang guru, termasuk Kepala Sekolah SMP IT Al Qudwah, […]

BPP Pantau Kesiapan Lapas Merehabilitasi WBP Penyalahguna Narkoba

Cirebon, INFO_PAS – Kesiapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan program rehabilitasi narkoba bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terus mendapat perhatian. Tak terkecuali dari para pakar dan ahli yang tergabung dalam Balai Pertimbangan Pemasyarakatan (BPP). Pada Senin (20/11) sejumlah anggota BPP yang mayoritas adalah purnabhakti Pemasyarakatan seperti Sihabuddin, Dindin Sudirman, Soejoto, Hasanuddin Massaile, Mashudi, […]

Lapas Piru Pamerkan Karya WBP di Pameran Pembukaan PESPERAWI Maluku

Piru, INFO_PAS – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Piru memamerkan sejumlah karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam Pameran Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Provinsi Maluku tahun 2017 di Kabupaten Seram Bagian Barat mulai tanggal 18-23 November 2017. Karya WBP yang dipamerkan antara lain kapal-kapalan, kreasi bunga, serta jagung manis yang merupakan produk unggulan kegiatan pertanian […]

Berita Unit Pelaksana Teknis

Pengeluaran Basan Baran KPK dari Rupbasan Jakarta Utara

Pengeluaran Basan Baran KPK dari Rupbasan Jakarta Utara

Jakarta, Selasa (14/11). Tepat jam 12:00 WIB Rupbasan Klas 1 Jakarta Utara kedatangan tamu dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maksud kedatangannya adalah untuk pengambilan Barang Rampasan Negara yang telah mempunyai hukum yang tetap. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Penindakan Nomor: B-423/26/11/2017 Tanggal 13 November 2017 Perihal Pengeluaran Basan Baran serta memperhatikan…
Antisipasi Demam Berdarah Lapas Narkotika Jakarta “Berasap”

Antisipasi Demam Berdarah Lapas Narkotika Jakarta “Berasap”

Jakarta, LapsustikNews – Guna mengantisipasi wabah Demam Berdarah Dengue (DBD), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Klas II A Jakarta melakukan langkah pencegahan  dengan melaksanakan penyemprotan pestisida (Fogging), Rabu (15/11). Pelaksanaan fogging ini dilakukan oleh pihak Lapas Narkotika Jakarta bekerjasama dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Jakarta Timur. Wabah demam berdarah ini tidak…
Lapas Narkotika Jakarta kedatangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Lapas Narkotika Jakarta kedatangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jakarta, LapsustikNews – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Klas II A Jakarta menerima Kunjungan Lapangan Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Jum’at (10/11). Kunjungan sekitar 98 Mahasiswa lintas Semester dari mulai Semester 1, 3, dan 5 ini bertujuan untuk mengetahui Tugas dan Fungsi Lapas Narkotika Jakarta. Hadir dalam kegiatan…
Upacara Peringatan Hari Pahlawan, Sukarelawati Bacakan Amanat Mensos

Upacara Peringatan Hari Pahlawan, Sukarelawati Bacakan Amanat Mensos

Jakarta.kemenkumham.go.id - Jum'at (10/11/2017) Kasubsi Pengamanan dan Pengelolaan Rupbasan Klas I Jakarta Utara Sukarelawati membacakan amanat Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa pada upacara Peringatan Hari Pahlawan di lapangan upacara Rupbasan Klas I Jakarta Utara. Sukarelawati bertindak sebagai inspektur upacara. Saat membacakan sambutan Mensos itu, seluruh pegawai Rupbasan Jakarta Utara…
Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur Utara memperingati Hari Pahlawan Tahun 2017

Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur Utara memperingati Hari Pahlawan Tahun 2017

Hari Pahlawan yang diperingati pada tanggal 10 November di seluruh Indonesia merupakan peringatan dalam rangka mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia dengan pertempuran Surabaya yang terjadi pada tahun 1945. Bapas Kelas I Jakarta Timur Utara mengenang peristiwa tersebut melalui Upacara Peringatan Hari Pahlawan, Jumat (10/11). Upacara…
Kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Ke Bapas Jakarta Barat

Kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Ke Bapas Jakarta Barat

    Jakarta, INFO_PAS - Bapas Klas I Jakarta Barat menerima kunjungan dari Kepala Kantor Kementerian Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta, Bambang Sumardiono Senin ( 6/11). Kakanwil DKI Jakarta Mengunjungi Bapas Jakarta Barat dalam rangka kunjungan rutin yang dilakukannya terhadap Unit Pelayanan Teknis yang berada diwilayah kerjanya.…

Berita UPT selengkapnya: Berita UPT

 

 

Kanwil DKI Jakarta di Twitter

Galeri Video

  • REFLEKSI AKHIR TAHUN 2016 KANWIL KUMHAM DKI
  • Gerak Jalan Santai Kemenkumham
  • Peringatan Sumpah Pemuda Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta
  • Simulasi Pemadaman Kebakaran menggunakan Alat Pemadam Ringan (APAR)

Kasus keluar-masuknya Gayus Tambunan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Brimob, Depok, Jawa Barat menampar muka aparat penegak hukum. Masyarakat harus kembali menelan kekecewaan dengan kinerja penegak hukum yang mudah disuap tersebut.

Atas kejadian ini, beberapa waktu lalu Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengapresiasi usulan bahwa tersangka atau terdakwa kasus korupsi tidak lagi ditahan di Rutan Brimob. Sekadar catatan, Rutan Brimob saat ini dijadikan tempat menahan beberapa terdakwa kasus korupsi. Salah satunya adalah mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji yang menjadi terdakwa kasus korupsi perkara suap Arwana dan korupsi pengamanan dana Pilkada Jawa Barat.

Terpisah, juru bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, permintaan dibangunnya Rutan khusus para koruptor sudah pernah diusulkan pihaknya. Namun hingga kini belum juga dikabulkan Kementerian Hukum dan HAM selaku instansi yang berwenang mengurusi Rutan.

Alasan perlunya Rutan khusus koruptor, lanjut Johan, agar pengawasan terhadap narapidana kasus korupsi yang telah divonis dapat terus dilakukan secara menyeluruh. Bukan hanya itu, terkait penyidikan yang sedang dikembangkan, para pelaku korupsi dapat dengan mudah diperiksa sehingga pengembangan penyidikan kasus tak terganggu. "Tahanan KPK tentu harus diawasi, tidak bisa melakukan pembicaraan atau berhubungan dengan pihak-pihak yang kita duga akan bisa mempengaruhi dalam proses penyidikan itu."

Johan melanjutkan, rencana membuat Rutan khusus para pelaku tindak pidana korupsi pernah dibicarakan antara KPK dengan Menkumham sebelum Patrialis. Saat itu, lanjutnya, Menkumham yang dijabat oleh Andi Mattalatta memiliki ide untuk membuat penjara khusus bagi para pelaku tipikor. Jika Menkumham Patrialis menyambut baik rencana lama ini, KPK pun mengapresiasinya.

Johan menuturkan, hingga kini pihaknya hanya memiliki pengawasan terhadap tahanan yang perkaranya di tahap penyidikan. Segala bentuk aktifitas dan mobilitas tahanan tersebut diketahui KPK dengan pemberitahuan informasi dari pihak yang dititipkan tahanan, misalnya, Kepolisian atau Kejaksaan.

Tapi jika tahanan tengah melewati proses persidangan, pengawasan dan monitoringnya berada di tangan majelis hakim atau pengadilan. Namun, jika hukuman terhadap terdakwa korupsi sudah berkekuatan hukum (inkracht), kewenangan pengawasan berada di bawah komando pihak Lapas dan Kemenkumham. "Tapi sekali lagi harus dilihat secara proporsional bahwa kewenangan itu hanya ada di KPK ketika kasus itu masih dalam proses penyidikan," tandasnya.

Sementara itu, Anggota DPD Farouk Muhammad mengatakan, berubahnya fungsi Rutan Brimob yang menahan pelaku pidana khusus bukanlah sebuah kesengajaan. Melainkan terdapatnya kebutuhan ruang bagi para pelaku pidana khusus yang sedang menjalani proses pengadilan ataupun sudah divonis. "Jadi selain anggota Polri mulai berkembang," katanya.

Mulai dari situ para napi tindak pidana khusus, seperti teroris dan korupsi ditahan di Rutan Mako Brimob. Farouk mengakui ketidaksengajaan ini terbentur dengan UU yang menyatakan bahwa Rutan negara harus dibawah yurisdiksi Kemenkumham.

Dengan kejadian keluarnya Gayus dari tahanan bisa dijadikan sebagai pelajaran berharga bagi aparat penegak hukum terutama kepolisian untuk menginstropeksi lembaganya. "Saya pikir kejadian ini pelajaran berharga, apalagi Polri untuk meluruskan dan memperbaiki," ujar mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini di Gedung KPK Jakarta, Kamis (18/11).

Namun, jika pemerintah bersikukuh bahwa Rutan Mako Brimob dapat dihuni oleh tahanan pidana khusus, Farouk menyarankan agar status dari Rutan Mako Brimob dialihfungsikan menjadi Rutan negara. "Misalnya polisi dengan Kemenkumham menyatakan itu (Rutan Mako Brimob) sebagai Rutan. Iya, itu salah satu kemungkinan," tukasnya.

Berdasarkan catatan hukumonline, menurut Pasal 18 dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Rutan dibentuk di tiap Ibukota Kabupaten atau kotamadya oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM, red). Apabila dianggap perlu, Menteri dapat membentuk atau menunjuk Rutan di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang dari Rutan. Bahkan kepala cabang Rutan tersebut diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Yang masuk dalam kategori cabang Rutan terdapat di Pasal 38 Ayat (2), yakni Menteri dapat menerapkan tempat tahanan yang terdapat dalam jajaran kepolisian, Kejaksaaan dan tempat lainnya.

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4ce51da36f0fb/mendesak-rutan-khusus-bagi-koruptor-