Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

ID EN
Selamat Datang
 
Bambang Sumardiono

Selamat datang di Website
Kantor Wilayah DKI Jakarta
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah 

Bambang Sumardiono, Bc.IP, S.H., M.Si

 

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Berita Kementerian

UP TOGGLE DOWN

“JOKI” DAN YANG MEMFASILITASI AKAN DITINDAK TEGAS

Jakarta - (08/09), pasca pengumuman Seleksi Administrasi CPNS baik, sarjana atau SMA, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto di Graha Pengayoman perintahkan panitia kususnya panitia daerah, agar memperhatikan hal-hal terkait pelaksanaan tahap berikutnya baik tes kompetensi dasar CAT maupun tahap verifikasi dokumen antara lain ...

RAPAT KERJA MENKUMHAM DENGAN BALEG DPR RI, BAHAS PERUBAHAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS 2017

Jakarta - (04/09) Gedung Nusantara II DPR. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona H. Laoly didampingi Kepala BPHN, Eny Urbaningrum dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lilik Bambang hadiri Rapat Koordinasi Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat RI Kementerian Hukum dan HAM RI dan Panitia ...

KUNJUNGAN MENTERI KEHAKIMAN JEPANG, YOKO KAMIKAWA DI DUA UPT PEMASYARAKATAN DI CIPINANG

Jakarta – Menteri Kehakiman Jepang, Yoko Kamikawa kunjungi dua UPT Pemasyarakatan Lapas Narkotika Klas IIA Cipinang dan Rutan Cipinang pada Sabtu (9/9). Didampingi Plt. Dirjen Pemasyarakatan Ma’mun dan Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Bambang Sumardiono, Ibu Yoko Kamikawa melakukan ramah tamah di ...

Menkumham Tinjau Tes CAT S1 di BKN

Menkumham beserta Kepala BKN dan Kakanwil DKI Jakarta memberikan arahan kepada peserta ujian CAT menkumham mengecek Kesiapan sistem dalam tes CAT   Menkumham Memantau Hasil tes CAT yang langsung dapat dilihat pada monitor   menkumham didamping Staf Khusus Menteri, Penasehat Menteri dan Kakanwil DKI Jakarta berinteraksi dengan ...

Irjen Kemenkumham Terima Kunjungan Kenegaraan Menteri Kehakiman Jepang, Bahas Potensi Kerja Sama ke Dua Negara

Jakarta - Kunjungan kenegaraan antara Insprektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI Aidir Amin Daud, dengan Menteri Kehakiman Jepang Yoko Kamikawa, membahas kerja sama yang telah dilakukan antara ke dua belah pihak, yakni kerja sama di bidang kekayaan intelektual ...

Berita Unit Pusat

UP TOGGLE DOWN

Uji Materi Pasal 80A Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan

Mahkamah Konstitusi (18/01) menggelar Sidang Uji Materi Pasal 80A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pemohon.

Gerak Jalan Eratkan Kemitraan Bapas & KPPN Pati

Pati_INFO PAS – Perwakilan Balai Pemasyarakatan (Bapas) ikut serta dalam kegiatan gerak jalan santai memperingati Hari Bhakti Perbendaharaan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pati, Jumat (19/1). Selain Bapas Pati, peserta lannya adalah mitra kerja di wilayah Pati seperti Lembaga Pemasyarakatan Pati, Balai Pemasyarakatan Pati, Kepolisian Resor Pati, Pengadilan Negeri Pati, dan Kementerian Agama […]

Lapas Pekanbaru Teken MoU dengan Yayasan Haamilul Quran

Pekanbaru, INFO_PAS – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru mengikat kerja sama dengan Yayasan Haamilul Quran dalam hal pembinana Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Hal ini dituangkan dalam penandatanganan MoU tentang program pendidikan belajar Iqra, Tahsin, dan Tahfiz Quran oleh Kepala Lapas Pekanbaru, Yulius Sahruzah, dan Ketua Yayasan Haamilul Quran, M. Abdul Rohman Rossam, Kamis (18/1) […]

Penggunaan Kartu Elektronik Wujudkan BPU di Rutan Wates

Wates, INFO_PAS – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Wates memfasilitasi sosialisasi Kartu Brizzi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Kamis (18/1) di aula rutan. Diikuti oleh para petugas bersama WBP Rutan Wates, sosialisasi tersebut dilaksanakan berkat kerja sama antara Rutan Wates dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Wates, Kulon Progo. Dalam sambutannya, Kepala Rutan […]

Kalapas Baubau Tegaskan Zero Halinar di Hadapan WBP & Petugas

Baubau, INFO_PAS – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Baubau, Wahyu Prasetyo, menegaskan tentang program zero handphone, pungutan liar, dan narkoba kepada 556 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan jajarannya, Kamis (18/1). Menurutnya, kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lapas menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan akan berimbas pada pemenuhan […]

Berita Unit Pelaksana Teknis

Awali Tahun 2018, Bapas Jakarta Pusat Gelar Seminar Pembimbing Kemasyarakatan

Awali Tahun 2018, Bapas Jakarta Pusat Gelar Seminar Pembimbing Kemasyarakatan

Jakarta.kemenkumham.go.id - Senin, 08 Januari 2018 Mengawali tahun 2018 Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat menggelar seminar untuk para Pembimbing Kemasyarakatan yang bertempat di Aula Bapas Kelas I Jakarta Pusat. Kegiatan Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Kelas I Jakarta Pusat diikuti oleh seluruh pegawai Bapas Kelas…
Apel Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2018 di LPKA DKI Jakarta

Apel Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2018 di LPKA DKI Jakarta

Di tahun 2018 kini kinerja  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta harus lebih baik lagi dari tahun 2017. Hampir 1 tahun beroperasi sejak 30 Januari 2017, LPKA Kelas II Jakarta telah mendapat 2 Penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah Kemeneterian Hukum dan HAM DKI Jakarta yaitu terbaik I dalam…
Suasana Malam Tahun Baru 2018 di Rutan Kelas I Cipinang

Suasana Malam Tahun Baru 2018 di Rutan Kelas I Cipinang

  Jakarta – Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang Bapak Oga G Darmawan bersama Istri menghadiri perayaan malam pergantian tahun dengan makan bersama Direktur Jenderal Pemasyaraktan Bapak Mardjoeki, Kepala Divisi Pemasyarakatan Bapak Arpan dan Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Bapak Bambang Sumardiono diarea gazebo Rumah Tahanan Negara Kelas I…
LPKA Jakarta Menerima 2 Penghargaan Sekaligus dari Kakanwil DKI Jakarta

LPKA Jakarta Menerima 2 Penghargaan Sekaligus dari Kakanwil DKI Jakarta

  Jum’at (29/12/2017) Seluruh UPT di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mengikuti Apel Pagi Bersama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika dengan Tema “Penguatan Pelayanan Publik Melalui Peningkatan Pengawasan dan Pengedialian Terhadap Keamanan dan Kertiban Dlaam Rangka Menyambut Tahun 2018 Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum…
Perayaan Natal 2017 di Rutan Cipinang

Perayaan Natal 2017 di Rutan Cipinang

  Jakarta - Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang menggelar Perayaan Natal 2017 dengan beberapa rangkaian acara yang cukup meriah untuk warga binaan beragama kristiani di area Gereja Galilea Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang. Perayaan Natal 2017 ini diawali dengan indahnya barisan lilin menghiasi Misa Malam Natal dan lantunan…
Rudenim Gelar Upacara Hari Ibu Ke-89

Rudenim Gelar Upacara Hari Ibu Ke-89

Jakarta.kemenkumham.go.id - Rumah Detensi Imigrasi Kelas I Jakarta menggelar upacara untuk memperingati Hari Ibu yang ke-89, bertempat di halaman parkir, Upacara dilaksanakan mulai pukul 08.00 Wib. Seperti yang dilakukan oleh semua instansi dalam pelaksanaan upacara peringatan hari ibu yang bertindak sebagai petugas upacara seluruhnya adalah pegawai perempuan. Momentum Hari Ibu juga…

Berita UPT selengkapnya: Berita UPT

 

 

Kanwil DKI Jakarta di Twitter

Galeri Video

  • REFLEKSI AKHIR TAHUN 2017 KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA
  • Peringatan Hari Korpri Ke-46 Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta
  • REFLEKSI AKHIR TAHUN 2016 KANWIL KUMHAM DKI
  • Gerak Jalan Santai Kemenkumham
  • Peringatan Sumpah Pemuda Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta
  • Simulasi Pemadaman Kebakaran menggunakan Alat Pemadam Ringan (APAR)

Kasus keluar-masuknya Gayus Tambunan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Brimob, Depok, Jawa Barat menampar muka aparat penegak hukum. Masyarakat harus kembali menelan kekecewaan dengan kinerja penegak hukum yang mudah disuap tersebut.

Atas kejadian ini, beberapa waktu lalu Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengapresiasi usulan bahwa tersangka atau terdakwa kasus korupsi tidak lagi ditahan di Rutan Brimob. Sekadar catatan, Rutan Brimob saat ini dijadikan tempat menahan beberapa terdakwa kasus korupsi. Salah satunya adalah mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji yang menjadi terdakwa kasus korupsi perkara suap Arwana dan korupsi pengamanan dana Pilkada Jawa Barat.

Terpisah, juru bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, permintaan dibangunnya Rutan khusus para koruptor sudah pernah diusulkan pihaknya. Namun hingga kini belum juga dikabulkan Kementerian Hukum dan HAM selaku instansi yang berwenang mengurusi Rutan.

Alasan perlunya Rutan khusus koruptor, lanjut Johan, agar pengawasan terhadap narapidana kasus korupsi yang telah divonis dapat terus dilakukan secara menyeluruh. Bukan hanya itu, terkait penyidikan yang sedang dikembangkan, para pelaku korupsi dapat dengan mudah diperiksa sehingga pengembangan penyidikan kasus tak terganggu. "Tahanan KPK tentu harus diawasi, tidak bisa melakukan pembicaraan atau berhubungan dengan pihak-pihak yang kita duga akan bisa mempengaruhi dalam proses penyidikan itu."

Johan melanjutkan, rencana membuat Rutan khusus para pelaku tindak pidana korupsi pernah dibicarakan antara KPK dengan Menkumham sebelum Patrialis. Saat itu, lanjutnya, Menkumham yang dijabat oleh Andi Mattalatta memiliki ide untuk membuat penjara khusus bagi para pelaku tipikor. Jika Menkumham Patrialis menyambut baik rencana lama ini, KPK pun mengapresiasinya.

Johan menuturkan, hingga kini pihaknya hanya memiliki pengawasan terhadap tahanan yang perkaranya di tahap penyidikan. Segala bentuk aktifitas dan mobilitas tahanan tersebut diketahui KPK dengan pemberitahuan informasi dari pihak yang dititipkan tahanan, misalnya, Kepolisian atau Kejaksaan.

Tapi jika tahanan tengah melewati proses persidangan, pengawasan dan monitoringnya berada di tangan majelis hakim atau pengadilan. Namun, jika hukuman terhadap terdakwa korupsi sudah berkekuatan hukum (inkracht), kewenangan pengawasan berada di bawah komando pihak Lapas dan Kemenkumham. "Tapi sekali lagi harus dilihat secara proporsional bahwa kewenangan itu hanya ada di KPK ketika kasus itu masih dalam proses penyidikan," tandasnya.

Sementara itu, Anggota DPD Farouk Muhammad mengatakan, berubahnya fungsi Rutan Brimob yang menahan pelaku pidana khusus bukanlah sebuah kesengajaan. Melainkan terdapatnya kebutuhan ruang bagi para pelaku pidana khusus yang sedang menjalani proses pengadilan ataupun sudah divonis. "Jadi selain anggota Polri mulai berkembang," katanya.

Mulai dari situ para napi tindak pidana khusus, seperti teroris dan korupsi ditahan di Rutan Mako Brimob. Farouk mengakui ketidaksengajaan ini terbentur dengan UU yang menyatakan bahwa Rutan negara harus dibawah yurisdiksi Kemenkumham.

Dengan kejadian keluarnya Gayus dari tahanan bisa dijadikan sebagai pelajaran berharga bagi aparat penegak hukum terutama kepolisian untuk menginstropeksi lembaganya. "Saya pikir kejadian ini pelajaran berharga, apalagi Polri untuk meluruskan dan memperbaiki," ujar mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini di Gedung KPK Jakarta, Kamis (18/11).

Namun, jika pemerintah bersikukuh bahwa Rutan Mako Brimob dapat dihuni oleh tahanan pidana khusus, Farouk menyarankan agar status dari Rutan Mako Brimob dialihfungsikan menjadi Rutan negara. "Misalnya polisi dengan Kemenkumham menyatakan itu (Rutan Mako Brimob) sebagai Rutan. Iya, itu salah satu kemungkinan," tukasnya.

Berdasarkan catatan hukumonline, menurut Pasal 18 dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Rutan dibentuk di tiap Ibukota Kabupaten atau kotamadya oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM, red). Apabila dianggap perlu, Menteri dapat membentuk atau menunjuk Rutan di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang dari Rutan. Bahkan kepala cabang Rutan tersebut diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Yang masuk dalam kategori cabang Rutan terdapat di Pasal 38 Ayat (2), yakni Menteri dapat menerapkan tempat tahanan yang terdapat dalam jajaran kepolisian, Kejaksaaan dan tempat lainnya.

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4ce51da36f0fb/mendesak-rutan-khusus-bagi-koruptor-