Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

ID EN
Selamat Datang
 
Bambang Sumardiono

Selamat datang di Website
Kantor Wilayah DKI Jakarta
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah 

Bambang Sumardiono, Bc.IP, S.H., M.Si

 

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Berita Kementerian

UP TOGGLE DOWN

“JOKI” DAN YANG MEMFASILITASI AKAN DITINDAK TEGAS

Jakarta - (08/09), pasca pengumuman Seleksi Administrasi CPNS baik, sarjana atau SMA, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto di Graha Pengayoman perintahkan panitia kususnya panitia daerah, agar memperhatikan hal-hal terkait pelaksanaan tahap berikutnya baik tes kompetensi dasar CAT maupun tahap verifikasi dokumen antara lain ...

RAPAT KERJA MENKUMHAM DENGAN BALEG DPR RI, BAHAS PERUBAHAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS 2017

Jakarta - (04/09) Gedung Nusantara II DPR. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona H. Laoly didampingi Kepala BPHN, Eny Urbaningrum dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lilik Bambang hadiri Rapat Koordinasi Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat RI Kementerian Hukum dan HAM RI dan Panitia ...

KUNJUNGAN MENTERI KEHAKIMAN JEPANG, YOKO KAMIKAWA DI DUA UPT PEMASYARAKATAN DI CIPINANG

Jakarta – Menteri Kehakiman Jepang, Yoko Kamikawa kunjungi dua UPT Pemasyarakatan Lapas Narkotika Klas IIA Cipinang dan Rutan Cipinang pada Sabtu (9/9). Didampingi Plt. Dirjen Pemasyarakatan Ma’mun dan Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Bambang Sumardiono, Ibu Yoko Kamikawa melakukan ramah tamah di ...

Menkumham Tinjau Tes CAT S1 di BKN

Menkumham beserta Kepala BKN dan Kakanwil DKI Jakarta memberikan arahan kepada peserta ujian CAT menkumham mengecek Kesiapan sistem dalam tes CAT   Menkumham Memantau Hasil tes CAT yang langsung dapat dilihat pada monitor   menkumham didamping Staf Khusus Menteri, Penasehat Menteri dan Kakanwil DKI Jakarta berinteraksi dengan ...

Irjen Kemenkumham Terima Kunjungan Kenegaraan Menteri Kehakiman Jepang, Bahas Potensi Kerja Sama ke Dua Negara

Jakarta - Kunjungan kenegaraan antara Insprektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI Aidir Amin Daud, dengan Menteri Kehakiman Jepang Yoko Kamikawa, membahas kerja sama yang telah dilakukan antara ke dua belah pihak, yakni kerja sama di bidang kekayaan intelektual ...

Berita Unit Pusat

UP TOGGLE DOWN

40 Klien Bapas Madiun Ikuti Bimbingan Kepribadian “Manusia Bisa Berubah”

Madiun, INFO_PAS – Sebanyak 40 klien Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat menghadiri kegiatan pembimbingan kepribadian bertema “Manusia Bisa Berubah” yang diadakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas IIA Madiun, Rabu (20/9) Kepala Bapas Madiun, Ardius, menyampaikan pesan bahwa kegiatan pembimbingan ini bertujuan untuk membina klien menjadi pribadi yang baik. “Kita bersama-sama hadir di sini untuk saling […]

Sosialisasi IMS Putus Mata Rantai Penyakit di Lapas Narkotika Jakarta

Jakarta, INFO_PAS – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Jakarta mengadakan sosialisasi program pengendalian penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Rabu (20/9). Kegiatan ini diikuti oleh WBP Lapas Narkotika Jakarta bertempat di Blok A Lantai 1 mulai pukul 09.00 WIB. Dikatakan dr. Yusman Akbar  selaku salah satu narasumber, langkah ini sebagai […]

Bapas Bogor Maksimalkan Pembimbingan Klien Teroris

Depok, INFO_PAS – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bogor yang diwakili oleh Kepala Bapas, Deni Tarmedi, menjadi narasumber kegiatan Pembinaan Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan pada Program Deradikalisasi di Luar Lembaga Pemasyaraaktan (Lapas) kepada Mantan Narapidana Kasus Terorisme dan Keluarga. Acara ini berlangsung tangal 18-20 September 2017. Peserta kegiatan ini adalah mantan narapidana kasus terorisme yang berdomisili di […]

Peringati 1 Muharram, WBP Diajak Berhijrah

Ambon, INFO_PAS – Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon memperingati Tahun Baru Islam 1439 Hijriah dengan berkumpul di Masjid At-Taubah Rutan Ambon, Kamis (21/9). Bersama petugas Rutan Ambon, para WBP mengikuti tausyiah ustad Erwin Erwin Notanubun dan Ustad Sanusi. Acara dibuka dengan pembacaan ayat Al Quran dari salah seorang WBP […]

Lapas Ambon Fasilitasi Pemberkatan Pernikahan WBP

Ambon, INFO_PAS – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon memfasilitasi proses pemberkatan nikah terhadap dua Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yakni Cristian Berhitu dan Soleman Kaneti, dengan pasangannya masing-masing, Rabu (20/9). Dipimpin oleh Pendeta Nersih Marakey dari Gereja Pante Kosta Ambon, pemberkatan tersebut berlangsung khidmat di Gereja Solagratia Lapas Ambon. Pendeta Nersih menilai di balik tembok […]

Berita Unit Pelaksana Teknis

Satgas Kamtib Lapas Narkotika Jakarta sisir seluruh ruangan blok Hunian Warga Binaan

Satgas Kamtib Lapas Narkotika Jakarta sisir seluruh ruangan blok Hunian Warga Binaan

foto suasana sidak di dalam blok hunian Lapas Narkotika Jakarta  Jakarta, LapsustikNews – Tim Gabungan Satuan Tugas (Satgas) Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Klas II A Jakarta, melaksanakan Kegiatan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Blok Kamar Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Selasa (19/08). Dipimpin oleh Kepala Pengamanan Lembaga…
30 orang klien dapatkan SIM usai mengikuti pelatihan Vokasional Setir Mobil

30 orang klien dapatkan SIM usai mengikuti pelatihan Vokasional Setir Mobil

Jakarta_Info, Rabu (13/09/2017) Balai Pemasyarakatan kelas I Jakarta Pusat membagikan 30 SIM dan sertifikat kepada para klien Bapas usai mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan Vokasional Setir Mobil yang bekerjasama dengan Pihak BNNP DKI Jakarta yang dilaksanakan selama tujuh hari mulai dari tanggal  6 sampai dengan 13 September 2017. Kegiatan pelatihan…
Lapas Narkotika Jakarta : Sosialisasi Anti Pungli

Lapas Narkotika Jakarta : Sosialisasi Anti Pungli

foto : Penyuluhan Hukum kepada warga binaan Lapas Kelas II.A Narkotika Jakarta  Jakarta, LapsustikNews – Tim Satgas Saber Pungli Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menyambangi Lapas Narkotika Jakarta. Kedatangan Tim guna memberikan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar…
Mantan Penyalahguna/Pecandu Narkoba Ikuti Kegiatan Vokasional Setir Mobil di Bapas Jakarta Pusat

Mantan Penyalahguna/Pecandu Narkoba Ikuti Kegiatan Vokasional Setir Mobil di Bapas Jakarta Pusat

foto : Penyerahan kaos pelatihan secara simbolis yang disaksikan oleh Kepala Bapas Jakarta Pusat kepada Klien yang akan mengikuti Kegiatan Vokasional setir mobil yang diprakarsai oleh BNNP Provinsi DKI Jakarta. Jakarta_Info, Kegiatan vokasional setir mobil bagi mantan Penyalahguna/Pecandu Narkoba ini di Prakarsai oleh BNNP Provinsi DKI Jakarta yang bekerjasama dengan…
Overkapasitas : 100 Warga Binaan Lapas Sustik Jakarta di pindah Ke Lapas Pekalongan

Overkapasitas : 100 Warga Binaan Lapas Sustik Jakarta di pindah Ke Lapas Pekalongan

Jakarta_Info, LapsustikNews – Untuk mengurangi overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Klas IIA Jakarta, sebanyak 100 orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) dipindahkan ke Lapas Klas IIA Pekalongan, Selasa (5/9). Hal ini sesuai dengan Instruksi menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.OT.02.02 Tahun 2010 Tentang Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dan…
Pengambilan Basan Oleh Pihak Polsek Cakung-Jakarta Timur

Pengambilan Basan Oleh Pihak Polsek Cakung-Jakarta Timur

Jakarta_Info, Senin (11/09/2017) Petugas Kepolisian Sektor Cakung-Jakarta Timur an. Mokh. Wakhidin dan Muhammad Syarief. S menyambangi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Klas I Jakarta Timur guna mengambil BASAN berupa lima puluh satu dus Minuman Keras dari berbagai jenis dan merk, 15 Keping VCD Porno, 2 unit mobil dan 36…

Berita UPT selengkapnya: Berita UPT

 

 

Kanwil DKI Jakarta di Twitter

Galeri Video

  • REFLEKSI AKHIR TAHUN 2016 KANWIL KUMHAM DKI
  • Gerak Jalan Santai Kemenkumham
  • Peringatan Sumpah Pemuda Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta
  • Simulasi Pemadaman Kebakaran menggunakan Alat Pemadam Ringan (APAR)

Kasus keluar-masuknya Gayus Tambunan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Brimob, Depok, Jawa Barat menampar muka aparat penegak hukum. Masyarakat harus kembali menelan kekecewaan dengan kinerja penegak hukum yang mudah disuap tersebut.

Atas kejadian ini, beberapa waktu lalu Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengapresiasi usulan bahwa tersangka atau terdakwa kasus korupsi tidak lagi ditahan di Rutan Brimob. Sekadar catatan, Rutan Brimob saat ini dijadikan tempat menahan beberapa terdakwa kasus korupsi. Salah satunya adalah mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji yang menjadi terdakwa kasus korupsi perkara suap Arwana dan korupsi pengamanan dana Pilkada Jawa Barat.

Terpisah, juru bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, permintaan dibangunnya Rutan khusus para koruptor sudah pernah diusulkan pihaknya. Namun hingga kini belum juga dikabulkan Kementerian Hukum dan HAM selaku instansi yang berwenang mengurusi Rutan.

Alasan perlunya Rutan khusus koruptor, lanjut Johan, agar pengawasan terhadap narapidana kasus korupsi yang telah divonis dapat terus dilakukan secara menyeluruh. Bukan hanya itu, terkait penyidikan yang sedang dikembangkan, para pelaku korupsi dapat dengan mudah diperiksa sehingga pengembangan penyidikan kasus tak terganggu. "Tahanan KPK tentu harus diawasi, tidak bisa melakukan pembicaraan atau berhubungan dengan pihak-pihak yang kita duga akan bisa mempengaruhi dalam proses penyidikan itu."

Johan melanjutkan, rencana membuat Rutan khusus para pelaku tindak pidana korupsi pernah dibicarakan antara KPK dengan Menkumham sebelum Patrialis. Saat itu, lanjutnya, Menkumham yang dijabat oleh Andi Mattalatta memiliki ide untuk membuat penjara khusus bagi para pelaku tipikor. Jika Menkumham Patrialis menyambut baik rencana lama ini, KPK pun mengapresiasinya.

Johan menuturkan, hingga kini pihaknya hanya memiliki pengawasan terhadap tahanan yang perkaranya di tahap penyidikan. Segala bentuk aktifitas dan mobilitas tahanan tersebut diketahui KPK dengan pemberitahuan informasi dari pihak yang dititipkan tahanan, misalnya, Kepolisian atau Kejaksaan.

Tapi jika tahanan tengah melewati proses persidangan, pengawasan dan monitoringnya berada di tangan majelis hakim atau pengadilan. Namun, jika hukuman terhadap terdakwa korupsi sudah berkekuatan hukum (inkracht), kewenangan pengawasan berada di bawah komando pihak Lapas dan Kemenkumham. "Tapi sekali lagi harus dilihat secara proporsional bahwa kewenangan itu hanya ada di KPK ketika kasus itu masih dalam proses penyidikan," tandasnya.

Sementara itu, Anggota DPD Farouk Muhammad mengatakan, berubahnya fungsi Rutan Brimob yang menahan pelaku pidana khusus bukanlah sebuah kesengajaan. Melainkan terdapatnya kebutuhan ruang bagi para pelaku pidana khusus yang sedang menjalani proses pengadilan ataupun sudah divonis. "Jadi selain anggota Polri mulai berkembang," katanya.

Mulai dari situ para napi tindak pidana khusus, seperti teroris dan korupsi ditahan di Rutan Mako Brimob. Farouk mengakui ketidaksengajaan ini terbentur dengan UU yang menyatakan bahwa Rutan negara harus dibawah yurisdiksi Kemenkumham.

Dengan kejadian keluarnya Gayus dari tahanan bisa dijadikan sebagai pelajaran berharga bagi aparat penegak hukum terutama kepolisian untuk menginstropeksi lembaganya. "Saya pikir kejadian ini pelajaran berharga, apalagi Polri untuk meluruskan dan memperbaiki," ujar mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini di Gedung KPK Jakarta, Kamis (18/11).

Namun, jika pemerintah bersikukuh bahwa Rutan Mako Brimob dapat dihuni oleh tahanan pidana khusus, Farouk menyarankan agar status dari Rutan Mako Brimob dialihfungsikan menjadi Rutan negara. "Misalnya polisi dengan Kemenkumham menyatakan itu (Rutan Mako Brimob) sebagai Rutan. Iya, itu salah satu kemungkinan," tukasnya.

Berdasarkan catatan hukumonline, menurut Pasal 18 dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Rutan dibentuk di tiap Ibukota Kabupaten atau kotamadya oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM, red). Apabila dianggap perlu, Menteri dapat membentuk atau menunjuk Rutan di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang dari Rutan. Bahkan kepala cabang Rutan tersebut diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Yang masuk dalam kategori cabang Rutan terdapat di Pasal 38 Ayat (2), yakni Menteri dapat menerapkan tempat tahanan yang terdapat dalam jajaran kepolisian, Kejaksaaan dan tempat lainnya.

http://hukumonline.com/berita/baca/lt4ce51da36f0fb/mendesak-rutan-khusus-bagi-koruptor-