Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Sosialisasi Mekanisme Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum…

01-08-2015 Hits:188

Sosialisasi Mekanisme Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum SID BANKUM)

Penulis: Revi Balina Putri   Kamis, 30 Juli 2015 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta melakukan kegiatan Sosialisasi Mekanisme Aplikasi... Selengkapnya

Workshop Monitoring Bantuan Hukum

30-07-2015 Hits:254

Workshop Monitoring Bantuan Hukum

Rabu, 29 Juli 2015 Badan Pembinaan Hukum Nasional mengadakan workshop bantuan hukum bertempat di Hotel Akmani, JL. Washid Hasyim No... Selengkapnya

Rapat Tim Evaluasi Terpadu Permohonan Kewarganegaraan Republik Indones…

29-07-2015 Hits:100

Rapat Tim Evaluasi Terpadu Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia

28 Juli 2015, Bertempat di Ruang Rapat Penyusunan Program dan Laporan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Tim... Selengkapnya

Focus Group Discussion Kota / Kabupaten Peduli HAM

28-07-2015 Hits:98

Focus Group Discussion Kota / Kabupaten Peduli HAM

  DHAHANA PUTRA Bc.I.P., S.H., M.Si. (Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM) menjadi narasumber didampingi oleh SAFATIL FIRDAUS, S.E.,M.Si. (Kepala Bidang... Selengkapnya

Maksimalkan Penyerapan Anggaran Kantor Wilayah, Kakanwil Duduk Bareng …

27-07-2015 Hits:233

Maksimalkan Penyerapan Anggaran Kantor Wilayah, Kakanwil Duduk Bareng Dengan Pengelola Keuangan dan Pejabat Terkait

Jakarta_info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Dr. Mardjoeki, Bc.IP., S.H., M.Si., memimpin Rapat Koodinasi Penyerapan... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Arsip : Berita UPT

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Parang Ron Ijo

Batik Tulis

Parang Ron Ijo

Nama : Parang Ron Ijo Ukuran : 250 cm x 108 cm Material : Katun Lama Pekerjaan : 1 (satu) bulan Jumlah Pekerja : 6 (enam) orang Harga : Rp. 400.000,- Stok : Pesan                                  ...

Selengkapnya

Miniatur Kapal 'Lamongan'

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Miniatur Kapal 'Lamongan'

  Nama : Miniatur Kapal 'Lamongan' Ukuran : - Bahan : Koran Bekas, Lem Kayu, Kain Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                            ...

Selengkapnya

Lukisan Wayang Bima

Lapas Kelas IIA Salemba

Lukisan Wayang Bima

  Nama : Lukisan Wayang Bima Bahan Dasar : Biji-bijian Ukuran : Besar (100cm x 65cm)Kecil (65cm x 45cm)                                          ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Menyambut hari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Internasional, Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar pameran industri berbasis HKI. Selama tiga hari, terhitung mulai tanggal 27 Mei 2010, tidak kurang dari 90 perusahaan terlibat dalam pameran ini.

Direktur Jenderal HKI Andy Noorsaman Sommeng mengatakan pameran ini diadakan sebagai bagian dari program sosialisasi HKI kepada masyarakat. “Saya sebagai Dirjen HKI tentunya mempunyai hasrat bahwa bagaimana membangun sistem HKI ini langsung kepada masyarakat luas,” terangnya.

Dari tahun ke tahun, menurut Andy, perkembangan HKI di Indonesia cukup positif. Dari aspek penegakan hukum, misalnya, telah terbentuk Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI. Tim ini melibatkan 17 lembaga yang meliputi Kementerian, Kepolisian, dan Kejaksaan. Setiap enam bulannya, Tim menyampaikan laporan kepada presiden.

Lingkup tugas Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 4 Tahun 2006 ini meliputi pre-emptive, preventif dan represif. Untuk pre-emptive dan preventive, menurut Andy, sudah berjalan cukup baik. Masalahnya terletak pada represif. Ia mengungkapkan selama ini koordinasi antar penegak hukum masih lemah untuk tindakan represif.

Untuk mengatasi masalah ini, Andy sangat berharap pada forum Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian. Forum yang populer disingkat Mahkumjapol ini diyakini dapat mempererat koordinasi antar penegak hukum dalam penanganan kasus HKI. "Saya kira dengan adanya itu penegakan hukum dalam bidang HKI mungkin lebih baik dan lebih terarah," ujarnya.

Selain itu, peran Mahkumjapol yang sangat diharapkan Andy adalah mengeliminir perbedaan persepsi dan penafsiran atas bunyi ketentuan terkait HKI. "Sehingga dari mulai hulu sampai hilir keputusan itu berjalan sesuai dengan ketentuan," harapnya lagi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, Didiek Darmanto menerangkan bahwa untuk kasus-kasus HKI akan ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum). “Kalau sudah ada SPDP-nya (Surat Pemberitahan Dimulainya Penyidikan-red) masuk ke Pidum,” jelasnya.

Sejauh ini, kata Didiek, HKI memang belum tersentuh oleh Mahkumjapol. Namun, Didiek sependapat dengan Dirjen HKI bahwa Mahkumjapol akan mampu mengoptimalkan penanganan kasus-kasus HKI. Mahkumjapol, lanjutnya, memang dirancang untuk mengatasi lemahnya koordinasi seperti bolak-balik perkara. “Diharapkan (penanganan) HKI itu lancar selama ada SPDP dikirimkan dan ada koordinasi yang baik,” harapnya.

Dny/Rfq

sumber: http://hukumonline.com/berita/baca/lt4c00065b98109/dirjen-hki-penanganan-kasus-kejahatan-hki-lemah-koordinasi

pasti

Layanan Online

Aplikasi Online

August 2015
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan