Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Kreatifitas Tanpa Batas Meski Tempat Terbatas, Karya Unggulan Warga Bi…

31-03-2015 Hits:14

Kreatifitas Tanpa Batas Meski Tempat Terbatas, Karya Unggulan Warga Binaan 2015

Jakarta_info – Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian membuat sebuah pameran yang bernama Pameran Karya Unggulan Narapidana... Selengkapnya

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan PPNS, Pewarganegaraan, Notaris Pinda…

27-03-2015 Hits:37

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan PPNS, Pewarganegaraan, Notaris Pindah dan Pengganti

Jakarta-Info, Jumat (27/03/15) bertempat di ruang serbaguna lt. 4 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada pukul 14.00... Selengkapnya

PENANDATANGANAN KONTRAK KERJA ORGANISASI BANTUAN HUKUM (OBH) SE DKI J…

24-03-2015 Hits:63

PENANDATANGANAN KONTRAK  KERJA ORGANISASI BANTUAN HUKUM (OBH) SE DKI JAKARTA TAHUN 2015

Jakarta_Info – Selasa, (24/03/15) Dalam rangka mewujudkan pemberian Bantuan Hukum yang tepat sasaran, efesien, efektif dan akuntabel, maka perlu diketahui... Selengkapnya

Tingkatkan Pemahaman Tugas dan Fungsi Pengawas, Kantor Wilayah Adakan …

19-03-2015 Hits:69

Tingkatkan Pemahaman Tugas dan Fungsi Pengawas, Kantor Wilayah Adakan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah Se-DKI Jakarta

Jakarta_info – Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan terhadap Notaris maka berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Menkumham)... Selengkapnya

Koordinasi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dengan Direktorat Jenderal H…

16-03-2015 Hits:93

Koordinasi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dengan Direktorat Jenderal HKI

Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM DKI Jakarta, Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si, beserta... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Arsip : Berita UPT

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Lukisan Burung Merak

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Lukisan Burung Merak

Nama : Lukisan Burung Merak Ukuran : - Bahan : Kanvas, Cat Minyak Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                                ...

Selengkapnya

Lukisan Wayang Bima 2

Lapas Kelas IIA Salemba

Lukisan Wayang Bima 2

  Nama : Lukisan Wayang Bima 2 Bahan Dasar : Biji-bijian Ukuran : Besar (100cm x 65cm)Kecil (65cm x 45cm)                                        ...

Selengkapnya

Kotak Tissue Kayu

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Kotak Tissue Kayu

Nama : Kotak Tissue Kayu Ukuran : - Bahan : Kayu Jati Belanda, Lem Korea, Beludru Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                          ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Menyambut hari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Internasional, Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar pameran industri berbasis HKI. Selama tiga hari, terhitung mulai tanggal 27 Mei 2010, tidak kurang dari 90 perusahaan terlibat dalam pameran ini.

Direktur Jenderal HKI Andy Noorsaman Sommeng mengatakan pameran ini diadakan sebagai bagian dari program sosialisasi HKI kepada masyarakat. “Saya sebagai Dirjen HKI tentunya mempunyai hasrat bahwa bagaimana membangun sistem HKI ini langsung kepada masyarakat luas,” terangnya.

Dari tahun ke tahun, menurut Andy, perkembangan HKI di Indonesia cukup positif. Dari aspek penegakan hukum, misalnya, telah terbentuk Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI. Tim ini melibatkan 17 lembaga yang meliputi Kementerian, Kepolisian, dan Kejaksaan. Setiap enam bulannya, Tim menyampaikan laporan kepada presiden.

Lingkup tugas Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 4 Tahun 2006 ini meliputi pre-emptive, preventif dan represif. Untuk pre-emptive dan preventive, menurut Andy, sudah berjalan cukup baik. Masalahnya terletak pada represif. Ia mengungkapkan selama ini koordinasi antar penegak hukum masih lemah untuk tindakan represif.

Untuk mengatasi masalah ini, Andy sangat berharap pada forum Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian. Forum yang populer disingkat Mahkumjapol ini diyakini dapat mempererat koordinasi antar penegak hukum dalam penanganan kasus HKI. "Saya kira dengan adanya itu penegakan hukum dalam bidang HKI mungkin lebih baik dan lebih terarah," ujarnya.

Selain itu, peran Mahkumjapol yang sangat diharapkan Andy adalah mengeliminir perbedaan persepsi dan penafsiran atas bunyi ketentuan terkait HKI. "Sehingga dari mulai hulu sampai hilir keputusan itu berjalan sesuai dengan ketentuan," harapnya lagi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, Didiek Darmanto menerangkan bahwa untuk kasus-kasus HKI akan ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum). “Kalau sudah ada SPDP-nya (Surat Pemberitahan Dimulainya Penyidikan-red) masuk ke Pidum,” jelasnya.

Sejauh ini, kata Didiek, HKI memang belum tersentuh oleh Mahkumjapol. Namun, Didiek sependapat dengan Dirjen HKI bahwa Mahkumjapol akan mampu mengoptimalkan penanganan kasus-kasus HKI. Mahkumjapol, lanjutnya, memang dirancang untuk mengatasi lemahnya koordinasi seperti bolak-balik perkara. “Diharapkan (penanganan) HKI itu lancar selama ada SPDP dikirimkan dan ada koordinasi yang baik,” harapnya.

Dny/Rfq

sumber: http://hukumonline.com/berita/baca/lt4c00065b98109/dirjen-hki-penanganan-kasus-kejahatan-hki-lemah-koordinasi

Layanan Online

Aplikasi Online

April 2015
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan