Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Festival Kreatif (FESRA): Hasil Karya Narapidana Indonesia, Napi Craf…

14-07-2014 Hits:32

Festival  Kreatif (FESRA): Hasil Karya Narapidana Indonesia, Napi Craft 2014

Jakarta_info – Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara tidak membuat warga binaan pemasyarakatan (WBP) berkecil hati dalam menyalurkan kreatifitasnya, terbukti... Selengkapnya

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Notaris dan Pewarganegaraan

10-07-2014 Hits:74

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Notaris dan Pewarganegaraan

Jakarta - Info, Kamis (10/07) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Luluk... Selengkapnya

SOFT LAUNCHING PEMBAYARAN PNBP KEMENKUMHAM MELALUI JAYA PAYMENT GATEWA…

07-07-2014 Hits:107

SOFT LAUNCHING PEMBAYARAN PNBP KEMENKUMHAM MELALUI JAYA PAYMENT GATEWAY: Atasi permasalahan pembayaran yang sering bottle neck pada loket pembayaran

Jakarta_info – Pada hari ini, Senin (7/7) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menghadiri Soft Launching pembayaran... Selengkapnya

Pemberitahuan tentang Kenaikan Tarif PNBP terkait pengurusan Kewargane…

02-07-2014 Hits:196

Pemberitahuan tentang Kenaikan Tarif PNBP terkait pengurusan Kewarganegaraan dan HKI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)... Selengkapnya

Bimbingan Teknis Diagnostic Assessment Sistem Pengendalian Intern Peme…

27-06-2014 Hits:66

Bimbingan Teknis Diagnostic Assessment Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta membuka Bimbingan Teknis Diagnostc Assesment Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), tanggal... Selengkapnya

banner lpse

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta
Menyambut hari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Internasional, Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar pameran industri berbasis HKI. Selama tiga hari, terhitung mulai tanggal 27 Mei 2010, tidak kurang dari 90 perusahaan terlibat dalam pameran ini.

Direktur Jenderal HKI Andy Noorsaman Sommeng mengatakan pameran ini diadakan sebagai bagian dari program sosialisasi HKI kepada masyarakat. “Saya sebagai Dirjen HKI tentunya mempunyai hasrat bahwa bagaimana membangun sistem HKI ini langsung kepada masyarakat luas,” terangnya.

Dari tahun ke tahun, menurut Andy, perkembangan HKI di Indonesia cukup positif. Dari aspek penegakan hukum, misalnya, telah terbentuk Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI. Tim ini melibatkan 17 lembaga yang meliputi Kementerian, Kepolisian, dan Kejaksaan. Setiap enam bulannya, Tim menyampaikan laporan kepada presiden.

Lingkup tugas Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 4 Tahun 2006 ini meliputi pre-emptive, preventif dan represif. Untuk pre-emptive dan preventive, menurut Andy, sudah berjalan cukup baik. Masalahnya terletak pada represif. Ia mengungkapkan selama ini koordinasi antar penegak hukum masih lemah untuk tindakan represif.

Untuk mengatasi masalah ini, Andy sangat berharap pada forum Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian. Forum yang populer disingkat Mahkumjapol ini diyakini dapat mempererat koordinasi antar penegak hukum dalam penanganan kasus HKI. "Saya kira dengan adanya itu penegakan hukum dalam bidang HKI mungkin lebih baik dan lebih terarah," ujarnya.

Selain itu, peran Mahkumjapol yang sangat diharapkan Andy adalah mengeliminir perbedaan persepsi dan penafsiran atas bunyi ketentuan terkait HKI. "Sehingga dari mulai hulu sampai hilir keputusan itu berjalan sesuai dengan ketentuan," harapnya lagi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, Didiek Darmanto menerangkan bahwa untuk kasus-kasus HKI akan ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum). “Kalau sudah ada SPDP-nya (Surat Pemberitahan Dimulainya Penyidikan-red) masuk ke Pidum,” jelasnya.

Sejauh ini, kata Didiek, HKI memang belum tersentuh oleh Mahkumjapol. Namun, Didiek sependapat dengan Dirjen HKI bahwa Mahkumjapol akan mampu mengoptimalkan penanganan kasus-kasus HKI. Mahkumjapol, lanjutnya, memang dirancang untuk mengatasi lemahnya koordinasi seperti bolak-balik perkara. “Diharapkan (penanganan) HKI itu lancar selama ada SPDP dikirimkan dan ada koordinasi yang baik,” harapnya.

Dny/Rfq

sumber: http://hukumonline.com/berita/baca/lt4c00065b98109/dirjen-hki-penanganan-kasus-kejahatan-hki-lemah-koordinasi

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 1000 Character restriction
Your text should be in between 10-1000 characters

galeri-video-icon