Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

TUNKER VS CAPAIAN KINERJA : Tunjangan Kinerja Naik, Pegawai Divisi Pem…

20-10-2014 Hits:34

TUNKER VS CAPAIAN KINERJA : Tunjangan Kinerja Naik, Pegawai Divisi Pemasyarakatan Kanwil DKI Jakarta Buat Laporan Capaian Kinerja Secara Berkala

  Jakarta, INFO_PAS – Kenaikan Tunjangan Kinerja bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM RI disikapi positif oleh jajaran pegawai Divisi Pemasyarakatan... Selengkapnya

Kanwil DKI Jakarta Sambut Hari Dharma Karyadhika, Gelar Berbagai Perlo…

17-10-2014 Hits:53

Kanwil DKI Jakarta Sambut Hari Dharma Karyadhika, Gelar Berbagai Perlombaan Antar Pegawai

Jakarta_info – Dalam rangka memeriahkan hari lahirnya Kementerian Hukum dan HAM RI, yang biasa disebut dengan istilah “HARI DHARMA KARYADHIKA”... Selengkapnya

Rapat Koordinasi dengan Kepala BPSDM Hukum dan HAM

17-10-2014 Hits:32

Rapat Koordinasi dengan Kepala BPSDM Hukum dan HAM

Kontributor : Oswald, S.H.   Jakarta_info, Rabu (15/10) pukul 13.00 WIB, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM DKI Jakarta, Dhahana Putra, Bc.IP,.SH.,M.Si... Selengkapnya

MONITORING PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

16-10-2014 Hits:21

MONITORING PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Kontributor : Prasetyo, SH   Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tim Pengawas Pelaksanaan Bantuan Hukum Provinsi DKI Jakarta yang... Selengkapnya

MELODI TANPA BATAS, RUTAN CIPINANG GELAR FESTIVAL MUSIK KREASI NARAPID…

15-10-2014 Hits:99

MELODI TANPA BATAS, RUTAN CIPINANG GELAR FESTIVAL MUSIK KREASI NARAPIDANA

  Jakarta_info – Musik merupakan bahasa yang global, dimana musik sebagai wujud menyampaikan perasaan, situasi dan keadaan yang digambarkan secara imajinatif... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Miniatur Kapal Phinisi

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Miniatur Kapal Phinisi

Nama : Miniatur Kapal Phinisi Ukuran : - Bahan : Kayu Jati Belanda, Lem Korea, Tali Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                          ...

Selengkapnya

Tas Pundak Motif

Sulam Perca

Tas Pundak Motif

Nama : Tas Pundak Motif Kembang Ukuran : 35cm x 25cm Bahan : Katun Lama Pekerjaan : 5 hari Jumlah Pekerja : 2 orang Harga : Rp. 60.000,- Stok : Pesan                                        ...

Selengkapnya

Kapal Pesiar

Kerajinan dan Sablon

Kapal Pesiar

Nama : Kapal Pesiar Ukuran : P:70cm, T:18cm, L:20cm Bahan : Koran, Cat, Lem Lama Pekerjaan : 10 hari Jumlah Pekerja : 3 orang Harga : Rp. 125.000,- Stok : Pesan                                        ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Menyambut hari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Internasional, Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar pameran industri berbasis HKI. Selama tiga hari, terhitung mulai tanggal 27 Mei 2010, tidak kurang dari 90 perusahaan terlibat dalam pameran ini.

Direktur Jenderal HKI Andy Noorsaman Sommeng mengatakan pameran ini diadakan sebagai bagian dari program sosialisasi HKI kepada masyarakat. “Saya sebagai Dirjen HKI tentunya mempunyai hasrat bahwa bagaimana membangun sistem HKI ini langsung kepada masyarakat luas,” terangnya.

Dari tahun ke tahun, menurut Andy, perkembangan HKI di Indonesia cukup positif. Dari aspek penegakan hukum, misalnya, telah terbentuk Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI. Tim ini melibatkan 17 lembaga yang meliputi Kementerian, Kepolisian, dan Kejaksaan. Setiap enam bulannya, Tim menyampaikan laporan kepada presiden.

Lingkup tugas Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 4 Tahun 2006 ini meliputi pre-emptive, preventif dan represif. Untuk pre-emptive dan preventive, menurut Andy, sudah berjalan cukup baik. Masalahnya terletak pada represif. Ia mengungkapkan selama ini koordinasi antar penegak hukum masih lemah untuk tindakan represif.

Untuk mengatasi masalah ini, Andy sangat berharap pada forum Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian. Forum yang populer disingkat Mahkumjapol ini diyakini dapat mempererat koordinasi antar penegak hukum dalam penanganan kasus HKI. "Saya kira dengan adanya itu penegakan hukum dalam bidang HKI mungkin lebih baik dan lebih terarah," ujarnya.

Selain itu, peran Mahkumjapol yang sangat diharapkan Andy adalah mengeliminir perbedaan persepsi dan penafsiran atas bunyi ketentuan terkait HKI. "Sehingga dari mulai hulu sampai hilir keputusan itu berjalan sesuai dengan ketentuan," harapnya lagi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, Didiek Darmanto menerangkan bahwa untuk kasus-kasus HKI akan ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum). “Kalau sudah ada SPDP-nya (Surat Pemberitahan Dimulainya Penyidikan-red) masuk ke Pidum,” jelasnya.

Sejauh ini, kata Didiek, HKI memang belum tersentuh oleh Mahkumjapol. Namun, Didiek sependapat dengan Dirjen HKI bahwa Mahkumjapol akan mampu mengoptimalkan penanganan kasus-kasus HKI. Mahkumjapol, lanjutnya, memang dirancang untuk mengatasi lemahnya koordinasi seperti bolak-balik perkara. “Diharapkan (penanganan) HKI itu lancar selama ada SPDP dikirimkan dan ada koordinasi yang baik,” harapnya.

Dny/Rfq

sumber: http://hukumonline.com/berita/baca/lt4c00065b98109/dirjen-hki-penanganan-kasus-kejahatan-hki-lemah-koordinasi

Layanan Online

Aplikasi Online

October 2014
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan