Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

“Penegakan Hukum Jaminan Fidusia”, Divisi Yankum Adakan FGD Dengan APP…

23-04-2015 Hits:69

“Penegakan Hukum Jaminan Fidusia”, Divisi Yankum Adakan FGD Dengan APPI

Penulis Berita : Oswald, S.H. (JFU Divisi Pelayanan Hukum dan HAM), Ed : Angga, Dok : Gustaf Jakarta_info – Divisi Pelayanan... Selengkapnya

Meningkatkan Kualitas Pemahaman Sumber Daya Manusia, Kanwil DKI Adakan…

21-04-2015 Hits:81

Meningkatkan Kualitas Pemahaman Sumber Daya Manusia, Kanwil DKI Adakan Bimtek Pendalaman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Jakarta_info – Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) dilingkungan Instansi Pemerintah sekaligus mewujudkan proses pengadaan Barjas yang... Selengkapnya

Tingkatkan Mutu Pelayanan Ke Masyarakat, Petugas Pelayanan Kanwil DKI …

21-04-2015 Hits:66

Tingkatkan Mutu Pelayanan Ke Masyarakat, Petugas Pelayanan Kanwil DKI Menggunakan Pakaian Adat DKI Jakarta (Abang-None)

Jakarta_info – Guna memperingati Hari Kartini, petugas Pelayanan pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta Divisi Keimigrasian hari ini menggunakan... Selengkapnya

Peringati Hari Kartini, Petugas Pelaksana Apel Pagi di Kanwil DKI Dila…

21-04-2015 Hits:82

Peringati Hari Kartini, Petugas Pelaksana Apel Pagi di Kanwil DKI Dilakukan Oleh Perempuan

Jakarta_info – Ada yang berbeda dalam pelaksanaan apel pagi yang dilaksanakan Kantor Wilayah hari ini, biasanya pembina dan komandan apel... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Arsip : Berita UPT

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Miniatur Motor 'Harley Davidson' (ukuran…

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Miniatur Motor 'Harley Davidson' (ukuran sedang)

  Nama : Miniatur Motor 'Harley Davidson' (ukuran sedang) Ukuran : - Bahan : Kayu Jati Belanda, Lem Korea, Beludru, Display Kaca Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                ...

Selengkapnya

Meja Lesehan

Perkayuan

Meja Lesehan

Nama : Meja Lesehan Ukuran : 100 x 100 cm Bahan : Triplek Lama Pekerjaan : 2 hari Jumlah Pekerja : 2 orang Harga : Rp. 200.000,- Stok : Pesan                                          ...

Selengkapnya

Watu Warna Warni

Batik Tulis

Watu Warna Warni

Nama : Watu Warna warni Ukuran : 250 cm x 180 cm Material : Katun Lama Pekerjaan : 1 (satu) bulan Jumlah Pekerja : 6 (enam) orang Harga : Rp.                                    ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Menyambut hari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Internasional, Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar pameran industri berbasis HKI. Selama tiga hari, terhitung mulai tanggal 27 Mei 2010, tidak kurang dari 90 perusahaan terlibat dalam pameran ini.

Direktur Jenderal HKI Andy Noorsaman Sommeng mengatakan pameran ini diadakan sebagai bagian dari program sosialisasi HKI kepada masyarakat. “Saya sebagai Dirjen HKI tentunya mempunyai hasrat bahwa bagaimana membangun sistem HKI ini langsung kepada masyarakat luas,” terangnya.

Dari tahun ke tahun, menurut Andy, perkembangan HKI di Indonesia cukup positif. Dari aspek penegakan hukum, misalnya, telah terbentuk Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI. Tim ini melibatkan 17 lembaga yang meliputi Kementerian, Kepolisian, dan Kejaksaan. Setiap enam bulannya, Tim menyampaikan laporan kepada presiden.

Lingkup tugas Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 4 Tahun 2006 ini meliputi pre-emptive, preventif dan represif. Untuk pre-emptive dan preventive, menurut Andy, sudah berjalan cukup baik. Masalahnya terletak pada represif. Ia mengungkapkan selama ini koordinasi antar penegak hukum masih lemah untuk tindakan represif.

Untuk mengatasi masalah ini, Andy sangat berharap pada forum Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian. Forum yang populer disingkat Mahkumjapol ini diyakini dapat mempererat koordinasi antar penegak hukum dalam penanganan kasus HKI. "Saya kira dengan adanya itu penegakan hukum dalam bidang HKI mungkin lebih baik dan lebih terarah," ujarnya.

Selain itu, peran Mahkumjapol yang sangat diharapkan Andy adalah mengeliminir perbedaan persepsi dan penafsiran atas bunyi ketentuan terkait HKI. "Sehingga dari mulai hulu sampai hilir keputusan itu berjalan sesuai dengan ketentuan," harapnya lagi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, Didiek Darmanto menerangkan bahwa untuk kasus-kasus HKI akan ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum). “Kalau sudah ada SPDP-nya (Surat Pemberitahan Dimulainya Penyidikan-red) masuk ke Pidum,” jelasnya.

Sejauh ini, kata Didiek, HKI memang belum tersentuh oleh Mahkumjapol. Namun, Didiek sependapat dengan Dirjen HKI bahwa Mahkumjapol akan mampu mengoptimalkan penanganan kasus-kasus HKI. Mahkumjapol, lanjutnya, memang dirancang untuk mengatasi lemahnya koordinasi seperti bolak-balik perkara. “Diharapkan (penanganan) HKI itu lancar selama ada SPDP dikirimkan dan ada koordinasi yang baik,” harapnya.

Dny/Rfq

sumber: http://hukumonline.com/berita/baca/lt4c00065b98109/dirjen-hki-penanganan-kasus-kejahatan-hki-lemah-koordinasi

Layanan Online

Aplikasi Online

April 2015
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan