Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

HKI : Stop Pembajakan, Kakanwil Rapat Koordinasi Dengan Penegak Hukum

02-10-2014 Hits:11

HKI : Stop Pembajakan, Kakanwil Rapat Koordinasi Dengan Penegak Hukum

  Jakarta_info – Semakin derasnya arus perdagangan bebas, yang menuntut makin tingginya kualitas produk yang dihasilkan terbukti semakin memacu perkembangan teknologi... Selengkapnya

Kakanwil Datangi Kantor Imigrasi Jakarta Selatan

01-10-2014 Hits:3

Kakanwil Datangi Kantor Imigrasi Jakarta Selatan

Jakarta_Info – Rabu, (01/10) pukul 10.30 WIB. Kepala Kantor Wilayah, Dr. Drs. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si. melakukan kunjungan kerja ke Kantor... Selengkapnya

Kadiv Yankum Dhahana Putra : Implementasi Serta Kebijakan Pemerintah D…

01-10-2014 Hits:29

Kadiv Yankum Dhahana Putra : Implementasi Serta Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan HAM Di Indonesia

Jakarta-info – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si. ditunjuk untuk mewakili Kepala Kantor Wilayah sebagai... Selengkapnya

Kakanwil Mardjoeki Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila

01-10-2014 Hits:23

Kakanwil Mardjoeki Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila

  Jakarta_info – Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2014, seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian... Selengkapnya

TARUNA AKIP PRAKTIK LITMAS DI BAPAS KELAS I JAKARTA TIMUR UTARA

30-09-2014 Hits:46

TARUNA AKIP PRAKTIK LITMAS DI BAPAS KELAS I JAKARTA TIMUR UTARA

        Taruna AKIP Tingkat III melakukan Praktik Penelitian Kemasyarakatan di Bapas Klas I Jakarta Timur, Selasa (30/9). Ada 16 taruna yang... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Celana Pendek Kombinasi Bawah Lis

Jahit Celana Pendek

Celana Pendek Kombinasi Bawah Lis

Nama : Kombinasi Bawah Lis Ukuran : 43 cm Standar Bahan : Micro Lama Pekerjaan : 1 (satu) bulan Jumlah Pekerja : 52 Orang Harga : Rp.35.000,-                                                ...

Selengkapnya

Miniatur Becak Koran

Lapas Kelas IIA Salemba

Miniatur Becak Koran

  Nama : Miniatur Becak Bahan Dasar : Kertas koran Ukuran : Standart                                                      ...

Selengkapnya

Celemek Perca

Sulam Perca

Celemek Perca

Nama : Celemek Motif Ukuran : Medium Bahan : Katun Lama Pekerjaan : 6 hari Jumlah Pekerja : 2 orang Harga : @Rp. 75.000,- Stok : Pesan                                                ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Menyambut hari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Internasional, Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar pameran industri berbasis HKI. Selama tiga hari, terhitung mulai tanggal 27 Mei 2010, tidak kurang dari 90 perusahaan terlibat dalam pameran ini.

Direktur Jenderal HKI Andy Noorsaman Sommeng mengatakan pameran ini diadakan sebagai bagian dari program sosialisasi HKI kepada masyarakat. “Saya sebagai Dirjen HKI tentunya mempunyai hasrat bahwa bagaimana membangun sistem HKI ini langsung kepada masyarakat luas,” terangnya.

Dari tahun ke tahun, menurut Andy, perkembangan HKI di Indonesia cukup positif. Dari aspek penegakan hukum, misalnya, telah terbentuk Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI. Tim ini melibatkan 17 lembaga yang meliputi Kementerian, Kepolisian, dan Kejaksaan. Setiap enam bulannya, Tim menyampaikan laporan kepada presiden.

Lingkup tugas Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 4 Tahun 2006 ini meliputi pre-emptive, preventif dan represif. Untuk pre-emptive dan preventive, menurut Andy, sudah berjalan cukup baik. Masalahnya terletak pada represif. Ia mengungkapkan selama ini koordinasi antar penegak hukum masih lemah untuk tindakan represif.

Untuk mengatasi masalah ini, Andy sangat berharap pada forum Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian. Forum yang populer disingkat Mahkumjapol ini diyakini dapat mempererat koordinasi antar penegak hukum dalam penanganan kasus HKI. "Saya kira dengan adanya itu penegakan hukum dalam bidang HKI mungkin lebih baik dan lebih terarah," ujarnya.

Selain itu, peran Mahkumjapol yang sangat diharapkan Andy adalah mengeliminir perbedaan persepsi dan penafsiran atas bunyi ketentuan terkait HKI. "Sehingga dari mulai hulu sampai hilir keputusan itu berjalan sesuai dengan ketentuan," harapnya lagi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, Didiek Darmanto menerangkan bahwa untuk kasus-kasus HKI akan ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum). “Kalau sudah ada SPDP-nya (Surat Pemberitahan Dimulainya Penyidikan-red) masuk ke Pidum,” jelasnya.

Sejauh ini, kata Didiek, HKI memang belum tersentuh oleh Mahkumjapol. Namun, Didiek sependapat dengan Dirjen HKI bahwa Mahkumjapol akan mampu mengoptimalkan penanganan kasus-kasus HKI. Mahkumjapol, lanjutnya, memang dirancang untuk mengatasi lemahnya koordinasi seperti bolak-balik perkara. “Diharapkan (penanganan) HKI itu lancar selama ada SPDP dikirimkan dan ada koordinasi yang baik,” harapnya.

Dny/Rfq

sumber: http://hukumonline.com/berita/baca/lt4c00065b98109/dirjen-hki-penanganan-kasus-kejahatan-hki-lemah-koordinasi

Layanan Online

Aplikasi Online

October 2014
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan