Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Notaris Pindah dan Pengganti

23-10-2014 Hits:4

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Notaris Pindah dan Pengganti

  Jakarta_info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Drs. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si. mengambil sumpah dan Melantik Notaris... Selengkapnya

Jalankan Pengawasan, Kanwil DKI Jakarta Laksanakan Rapat Evaluasi Peny…

22-10-2014 Hits:26

Jalankan Pengawasan, Kanwil DKI Jakarta Laksanakan Rapat Evaluasi Penyerapan Anggaran Triwulan III

    Jakarta_info – Rapat Evaluasi Penyerapan Anggaran Triwulan III Tahun Anggaran 2014 Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta dibuka pukul 13:30 WIB... Selengkapnya

TUNKER VS CAPAIAN KINERJA : Tunjangan Kinerja Naik, Pegawai Divisi Pem…

20-10-2014 Hits:47

TUNKER VS CAPAIAN KINERJA : Tunjangan Kinerja Naik, Pegawai Divisi Pemasyarakatan Kanwil DKI Jakarta Buat Laporan Capaian Kinerja Secara Berkala

  Jakarta, INFO_PAS – Kenaikan Tunjangan Kinerja bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM RI disikapi positif oleh jajaran pegawai Divisi Pemasyarakatan... Selengkapnya

Kanwil DKI Jakarta Sambut Hari Dharma Karyadhika, Gelar Berbagai Perlo…

17-10-2014 Hits:64

Kanwil DKI Jakarta Sambut Hari Dharma Karyadhika, Gelar Berbagai Perlombaan Antar Pegawai

Jakarta_info – Dalam rangka memeriahkan hari lahirnya Kementerian Hukum dan HAM RI, yang biasa disebut dengan istilah “HARI DHARMA KARYADHIKA”... Selengkapnya

Rapat Koordinasi dengan Kepala BPSDM Hukum dan HAM

17-10-2014 Hits:37

Rapat Koordinasi dengan Kepala BPSDM Hukum dan HAM

Kontributor : Oswald, S.H.   Jakarta_info, Rabu (15/10) pukul 13.00 WIB, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM DKI Jakarta, Dhahana Putra, Bc.IP,.SH.,M.Si... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Kaos 2

Sulam Perca

Kaos 2

Nama : Kaos 2 Ukuran : XL Bahan : Cotton Lama Pekerjaan : 5 hari Jumlah Pekerja : 1 orang Harga : Rp. 75.000,- Stok : Pesan                                                ...

Selengkapnya

Celana Pendek Cipinang

Jahit Celana Pendek

Celana Pendek Cipinang

Nama : Cipinang Ukuran : 43 cm Standar Bahan : Micro Lama Pekerjaan : 1 (satu) bulan Jumlah Pekerja : 52 Orang Harga : Rp.35.000,- Stok : Pesan                                              ...

Selengkapnya

Kaligrafi 'Sujud'

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Kaligrafi 'Sujud'

Nama : Kaligrafisujud Ukuran : - Bahan : Pecahan Kulit Telur, Biji Pakan Burung, Lem Kayu Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                          ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Menyambut hari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Internasional, Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar pameran industri berbasis HKI. Selama tiga hari, terhitung mulai tanggal 27 Mei 2010, tidak kurang dari 90 perusahaan terlibat dalam pameran ini.

Direktur Jenderal HKI Andy Noorsaman Sommeng mengatakan pameran ini diadakan sebagai bagian dari program sosialisasi HKI kepada masyarakat. “Saya sebagai Dirjen HKI tentunya mempunyai hasrat bahwa bagaimana membangun sistem HKI ini langsung kepada masyarakat luas,” terangnya.

Dari tahun ke tahun, menurut Andy, perkembangan HKI di Indonesia cukup positif. Dari aspek penegakan hukum, misalnya, telah terbentuk Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI. Tim ini melibatkan 17 lembaga yang meliputi Kementerian, Kepolisian, dan Kejaksaan. Setiap enam bulannya, Tim menyampaikan laporan kepada presiden.

Lingkup tugas Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 4 Tahun 2006 ini meliputi pre-emptive, preventif dan represif. Untuk pre-emptive dan preventive, menurut Andy, sudah berjalan cukup baik. Masalahnya terletak pada represif. Ia mengungkapkan selama ini koordinasi antar penegak hukum masih lemah untuk tindakan represif.

Untuk mengatasi masalah ini, Andy sangat berharap pada forum Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian. Forum yang populer disingkat Mahkumjapol ini diyakini dapat mempererat koordinasi antar penegak hukum dalam penanganan kasus HKI. "Saya kira dengan adanya itu penegakan hukum dalam bidang HKI mungkin lebih baik dan lebih terarah," ujarnya.

Selain itu, peran Mahkumjapol yang sangat diharapkan Andy adalah mengeliminir perbedaan persepsi dan penafsiran atas bunyi ketentuan terkait HKI. "Sehingga dari mulai hulu sampai hilir keputusan itu berjalan sesuai dengan ketentuan," harapnya lagi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, Didiek Darmanto menerangkan bahwa untuk kasus-kasus HKI akan ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum). “Kalau sudah ada SPDP-nya (Surat Pemberitahan Dimulainya Penyidikan-red) masuk ke Pidum,” jelasnya.

Sejauh ini, kata Didiek, HKI memang belum tersentuh oleh Mahkumjapol. Namun, Didiek sependapat dengan Dirjen HKI bahwa Mahkumjapol akan mampu mengoptimalkan penanganan kasus-kasus HKI. Mahkumjapol, lanjutnya, memang dirancang untuk mengatasi lemahnya koordinasi seperti bolak-balik perkara. “Diharapkan (penanganan) HKI itu lancar selama ada SPDP dikirimkan dan ada koordinasi yang baik,” harapnya.

Dny/Rfq

sumber: http://hukumonline.com/berita/baca/lt4c00065b98109/dirjen-hki-penanganan-kasus-kejahatan-hki-lemah-koordinasi

Layanan Online

Aplikasi Online

October 2014
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan