Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

PERGANTIAN PIMPINAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DK…

18-08-2014 Hits:112

PERGANTIAN PIMPINAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA

Jakarta_info – Pergantian pimpinan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM... Selengkapnya

7265 Orang Warga Binaan Pemasyarakatan Wilayah DKI Jakarta Mendapatkan…

17-08-2014 Hits:106

7265 Orang Warga Binaan Pemasyarakatan Wilayah DKI Jakarta Mendapatkan Remisi Hari Kemerdekaan RI Tahun 2014

Jakarta_info - Sebanyak 7265 Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan remisi hari kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Acara pemberian remisi ini secara simbolis... Selengkapnya

Upacara Bendera Peringatan HUT RI Ke-69 Tahun 2014 : Kantor Wilayah Ke…

17-08-2014 Hits:95

Upacara Bendera Peringatan HUT RI Ke-69 Tahun 2014 : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

Jakarta_info – Upacara pengibaran bendera Merah Putih dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-69 dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum... Selengkapnya

Guna Memeriahkan HUT RI Ke-69 : Kantor WIlayah Kemenkumham DKI Jakarta…

15-08-2014 Hits:85

Guna Memeriahkan HUT RI Ke-69 : Kantor WIlayah Kemenkumham DKI Jakarta mengadakan Perlombaan

  Jakarta_info – Melewati moment kemerdekaan rasanya kurang lengkap bila tidak ada lomba 17-an. Oleh karena itu, dalam rangka memeriahkan Hari... Selengkapnya

Notaris Pindah, Notaris Pengganti Dan Pewarganegaraan Dilantik Dan Dia…

14-08-2014 Hits:71

Notaris Pindah, Notaris Pengganti Dan Pewarganegaraan Dilantik Dan Diambil Sumpahnya

Jakarta_info – Kamis, (14/08) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang diwakilkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum... Selengkapnya

banner lpse

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

@kanwilkumhamdki on twitter

Menyambut hari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Internasional, Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar pameran industri berbasis HKI. Selama tiga hari, terhitung mulai tanggal 27 Mei 2010, tidak kurang dari 90 perusahaan terlibat dalam pameran ini.

Direktur Jenderal HKI Andy Noorsaman Sommeng mengatakan pameran ini diadakan sebagai bagian dari program sosialisasi HKI kepada masyarakat. “Saya sebagai Dirjen HKI tentunya mempunyai hasrat bahwa bagaimana membangun sistem HKI ini langsung kepada masyarakat luas,” terangnya.

Dari tahun ke tahun, menurut Andy, perkembangan HKI di Indonesia cukup positif. Dari aspek penegakan hukum, misalnya, telah terbentuk Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI. Tim ini melibatkan 17 lembaga yang meliputi Kementerian, Kepolisian, dan Kejaksaan. Setiap enam bulannya, Tim menyampaikan laporan kepada presiden.

Lingkup tugas Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 4 Tahun 2006 ini meliputi pre-emptive, preventif dan represif. Untuk pre-emptive dan preventive, menurut Andy, sudah berjalan cukup baik. Masalahnya terletak pada represif. Ia mengungkapkan selama ini koordinasi antar penegak hukum masih lemah untuk tindakan represif.

Untuk mengatasi masalah ini, Andy sangat berharap pada forum Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian. Forum yang populer disingkat Mahkumjapol ini diyakini dapat mempererat koordinasi antar penegak hukum dalam penanganan kasus HKI. "Saya kira dengan adanya itu penegakan hukum dalam bidang HKI mungkin lebih baik dan lebih terarah," ujarnya.

Selain itu, peran Mahkumjapol yang sangat diharapkan Andy adalah mengeliminir perbedaan persepsi dan penafsiran atas bunyi ketentuan terkait HKI. "Sehingga dari mulai hulu sampai hilir keputusan itu berjalan sesuai dengan ketentuan," harapnya lagi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, Didiek Darmanto menerangkan bahwa untuk kasus-kasus HKI akan ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum). “Kalau sudah ada SPDP-nya (Surat Pemberitahan Dimulainya Penyidikan-red) masuk ke Pidum,” jelasnya.

Sejauh ini, kata Didiek, HKI memang belum tersentuh oleh Mahkumjapol. Namun, Didiek sependapat dengan Dirjen HKI bahwa Mahkumjapol akan mampu mengoptimalkan penanganan kasus-kasus HKI. Mahkumjapol, lanjutnya, memang dirancang untuk mengatasi lemahnya koordinasi seperti bolak-balik perkara. “Diharapkan (penanganan) HKI itu lancar selama ada SPDP dikirimkan dan ada koordinasi yang baik,” harapnya.

Dny/Rfq

sumber: http://hukumonline.com/berita/baca/lt4c00065b98109/dirjen-hki-penanganan-kasus-kejahatan-hki-lemah-koordinasi

Layanan Online

Aplikasi Online

LPSE

SIRUP

simpeg_kumham

cari_peraturan

SDP

Papor Online Imigrasi

mail_kumham_jakarta

jdih_online

August 2014
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I