Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Dalam Rangka Peningkatan Kinerja, Divisi Administrasi Gelar Rapat Inte…

20-11-2014 Hits:42

Dalam Rangka Peningkatan Kinerja, Divisi Administrasi Gelar Rapat Internal

  Jakarta - Rabu, (19/11) bertempat di Ruang Rapat Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Divisi... Selengkapnya

Pelantikan Notaris Pengganti

20-11-2014 Hits:45

Pelantikan Notaris Pengganti

  Jakarta, 19 November 2014, bertempat di Aula Lantai 4 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Kepala Kanwil Kementerian... Selengkapnya

Diskusi Publik Menuju Hukum Perdata Internasional Indonesia

18-11-2014 Hits:53

Diskusi Publik Menuju Hukum Perdata Internasional Indonesia

  SAFATIL FIRDAUS, S.H.,M.Si (Kabid HAM Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta) menghadiri kegiatan Diskusi Publik Hukum Perdata Internasional yang dilaksanakan pada hari... Selengkapnya

Umumkan Lelang Pengadaan Bahan Makanan NAPI/Tahanan 2015 Seluruh DKI J…

17-11-2014 Hits:54

Umumkan Lelang Pengadaan Bahan Makanan NAPI/Tahanan 2015 Seluruh DKI Jakarta Serentak, Unit Layanan Pengadaan Gelar Rapat

  Senin (17/11), bertempat di Rutan Klas I Cipinang mengadakan rapat persiapan finalisasi Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/ Tahanan untuk RS Pengayoman... Selengkapnya

Penyuluhan Virus HPV dan Kanker Serviks dalam Pertemuan Dharmawanita P…

14-11-2014 Hits:65

Penyuluhan Virus HPV dan Kanker Serviks dalam Pertemuan Dharmawanita Persatuan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta

Jumat, 14 Nopember 2014, bertempat di Aula lantai 4 Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, pertemuan rutin Dharmawanita Persatuan Kanwil Kemenkumham DKI... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Celana Pendek Lis Belakang 2

Jahit Celana Pendek

Celana Pendek Lis Belakang 2

Nama : Lis Belakang Ukuran : 43 cm Standar Bahan : Micro Lama Pekerjaan : 1 (satu) bulan Jumlah Pekerja : 52 Orang Harga : Rp.35.000,-                                                  ...

Selengkapnya

Sulam Perca Tas

Lapas Kelas IIA Salemba

Sulam Perca Tas

    Nama : Sulam Perca Tas Bahan Dasar : Kain Perca Ukuran : Standart                                                    ...

Selengkapnya

Miniatur Sepeda Ontel

Lapas Kelas IIA Salemba

Miniatur Sepeda Ontel

  Nama : Miniatur Sepeda Ontel Ukuran : Standart Bahan : Kayu/Bambu Lama Pekerjaan :   Jumlah Pekerja :   Harga : Pesan Stok : Pesan                                                    ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Menyambut hari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Internasional, Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar pameran industri berbasis HKI. Selama tiga hari, terhitung mulai tanggal 27 Mei 2010, tidak kurang dari 90 perusahaan terlibat dalam pameran ini.

Direktur Jenderal HKI Andy Noorsaman Sommeng mengatakan pameran ini diadakan sebagai bagian dari program sosialisasi HKI kepada masyarakat. “Saya sebagai Dirjen HKI tentunya mempunyai hasrat bahwa bagaimana membangun sistem HKI ini langsung kepada masyarakat luas,” terangnya.

Dari tahun ke tahun, menurut Andy, perkembangan HKI di Indonesia cukup positif. Dari aspek penegakan hukum, misalnya, telah terbentuk Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI. Tim ini melibatkan 17 lembaga yang meliputi Kementerian, Kepolisian, dan Kejaksaan. Setiap enam bulannya, Tim menyampaikan laporan kepada presiden.

Lingkup tugas Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 4 Tahun 2006 ini meliputi pre-emptive, preventif dan represif. Untuk pre-emptive dan preventive, menurut Andy, sudah berjalan cukup baik. Masalahnya terletak pada represif. Ia mengungkapkan selama ini koordinasi antar penegak hukum masih lemah untuk tindakan represif.

Untuk mengatasi masalah ini, Andy sangat berharap pada forum Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian. Forum yang populer disingkat Mahkumjapol ini diyakini dapat mempererat koordinasi antar penegak hukum dalam penanganan kasus HKI. "Saya kira dengan adanya itu penegakan hukum dalam bidang HKI mungkin lebih baik dan lebih terarah," ujarnya.

Selain itu, peran Mahkumjapol yang sangat diharapkan Andy adalah mengeliminir perbedaan persepsi dan penafsiran atas bunyi ketentuan terkait HKI. "Sehingga dari mulai hulu sampai hilir keputusan itu berjalan sesuai dengan ketentuan," harapnya lagi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, Didiek Darmanto menerangkan bahwa untuk kasus-kasus HKI akan ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum). “Kalau sudah ada SPDP-nya (Surat Pemberitahan Dimulainya Penyidikan-red) masuk ke Pidum,” jelasnya.

Sejauh ini, kata Didiek, HKI memang belum tersentuh oleh Mahkumjapol. Namun, Didiek sependapat dengan Dirjen HKI bahwa Mahkumjapol akan mampu mengoptimalkan penanganan kasus-kasus HKI. Mahkumjapol, lanjutnya, memang dirancang untuk mengatasi lemahnya koordinasi seperti bolak-balik perkara. “Diharapkan (penanganan) HKI itu lancar selama ada SPDP dikirimkan dan ada koordinasi yang baik,” harapnya.

Dny/Rfq

sumber: http://hukumonline.com/berita/baca/lt4c00065b98109/dirjen-hki-penanganan-kasus-kejahatan-hki-lemah-koordinasi

Layanan Online

Aplikasi Online

November 2014
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan