Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

REFLEKSI AKHIR RAMADHAN 1435 H / 2014 M

27-07-2014 Hits:69

REFLEKSI AKHIR RAMADHAN 1435 H / 2014 M

REFLEKSI AKHIR RAMADHAN 1435 H / 2014 M MASJID BAITUL HAKIM KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA   Tak terasa bulan yang penuh berkah ini... Selengkapnya

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Mengambil …

25-07-2014 Hits:73

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Mengambil Sumpah dan Melantik Notaris Pengganti / Cuti

Jakarta_Info, Jumat (25/07) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Rusdianto, Bc.IP., S.H., M.Hum. mengambil sumpah dan melantik... Selengkapnya

Pergantian Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakar…

24-07-2014 Hits:112

Pergantian Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

Jakarta_info – Hari ini Kamis, 24 Juli 2014 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin melantik dan mengambil sumpah... Selengkapnya

Tim Futsal "Kumham DKI FC" : Buka Puasa Bersama

23-07-2014 Hits:88

Tim Futsal "Kumham DKI FC" : Buka Puasa Bersama

Bulan Ramadhan bagi ummat Islam seluruh dunia merupakan bulan yang ditunggu-tunggu, bulan penuh berkah, bulan  kesempatan terbaik untuk beramal, bulan... Selengkapnya

Pengumuman perihal tidak adanya Program Insentif Hak Kekayaan Intelekt…

23-07-2014 Hits:56

Sehubungan dengan adanya penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah penghematan dan pemotongan... Selengkapnya

banner lpse

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta
Menyambut hari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Internasional, Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar pameran industri berbasis HKI. Selama tiga hari, terhitung mulai tanggal 27 Mei 2010, tidak kurang dari 90 perusahaan terlibat dalam pameran ini.

Direktur Jenderal HKI Andy Noorsaman Sommeng mengatakan pameran ini diadakan sebagai bagian dari program sosialisasi HKI kepada masyarakat. “Saya sebagai Dirjen HKI tentunya mempunyai hasrat bahwa bagaimana membangun sistem HKI ini langsung kepada masyarakat luas,” terangnya.

Dari tahun ke tahun, menurut Andy, perkembangan HKI di Indonesia cukup positif. Dari aspek penegakan hukum, misalnya, telah terbentuk Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI. Tim ini melibatkan 17 lembaga yang meliputi Kementerian, Kepolisian, dan Kejaksaan. Setiap enam bulannya, Tim menyampaikan laporan kepada presiden.

Lingkup tugas Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 4 Tahun 2006 ini meliputi pre-emptive, preventif dan represif. Untuk pre-emptive dan preventive, menurut Andy, sudah berjalan cukup baik. Masalahnya terletak pada represif. Ia mengungkapkan selama ini koordinasi antar penegak hukum masih lemah untuk tindakan represif.

Untuk mengatasi masalah ini, Andy sangat berharap pada forum Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian. Forum yang populer disingkat Mahkumjapol ini diyakini dapat mempererat koordinasi antar penegak hukum dalam penanganan kasus HKI. "Saya kira dengan adanya itu penegakan hukum dalam bidang HKI mungkin lebih baik dan lebih terarah," ujarnya.

Selain itu, peran Mahkumjapol yang sangat diharapkan Andy adalah mengeliminir perbedaan persepsi dan penafsiran atas bunyi ketentuan terkait HKI. "Sehingga dari mulai hulu sampai hilir keputusan itu berjalan sesuai dengan ketentuan," harapnya lagi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, Didiek Darmanto menerangkan bahwa untuk kasus-kasus HKI akan ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum). “Kalau sudah ada SPDP-nya (Surat Pemberitahan Dimulainya Penyidikan-red) masuk ke Pidum,” jelasnya.

Sejauh ini, kata Didiek, HKI memang belum tersentuh oleh Mahkumjapol. Namun, Didiek sependapat dengan Dirjen HKI bahwa Mahkumjapol akan mampu mengoptimalkan penanganan kasus-kasus HKI. Mahkumjapol, lanjutnya, memang dirancang untuk mengatasi lemahnya koordinasi seperti bolak-balik perkara. “Diharapkan (penanganan) HKI itu lancar selama ada SPDP dikirimkan dan ada koordinasi yang baik,” harapnya.

Dny/Rfq

sumber: http://hukumonline.com/berita/baca/lt4c00065b98109/dirjen-hki-penanganan-kasus-kejahatan-hki-lemah-koordinasi

galeri-video-icon