Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Bangun Pembimbing Kemasyarakatan Yang Berkompeten, Profesional dan Aku…

17-12-2014 Hits:11

Bangun Pembimbing Kemasyarakatan Yang Berkompeten, Profesional dan Akuntabel, Kemenkumaham Adakan Seminar Asosiasi Pembimbing Kemasyarakatan Se-Indonesia

Jakarta_info – Asosiasi Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (APKI) lahir sebagai respon atas dinamika diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim... Selengkapnya

Kakanwil Mardjoeki Menerima DIPA Tahun 2015 dari Gubernur DKI

15-12-2014 Hits:35

Kakanwil Mardjoeki Menerima DIPA Tahun 2015 dari Gubernur DKI

  Jakarta_info – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyerahkan 546 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015 sebesar Rp... Selengkapnya

Tingkatkan Pengetahuan HIV / AIDS, Divisi Pemasyarakatan Adakan Bimtek…

12-12-2014 Hits:16

Tingkatkan Pengetahuan HIV / AIDS, Divisi Pemasyarakatan Adakan Bimtek Penguatan Kie HIV/ AIDS dan Kewaspadaan Universal Bagi Petugas Lapas dan Rutan

Jakarta_info – Jumat, (05/12/14) Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mengadakan Bimbingan Teknis Penguatan Kie HIV-AIDS... Selengkapnya

Evaluasi SPIP Tahun 2014, Kakanwil Pimpin Rapat Satgas SPIP dan KaUPT

12-12-2014 Hits:5

Evaluasi SPIP Tahun 2014, Kakanwil Pimpin Rapat Satgas SPIP dan KaUPT

Jakarta_info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Dr. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si., selaku pemimpin rapat dalam kegiatan... Selengkapnya

Sosialisasi Kegiatan Bantuan Hukum Terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODH…

12-12-2014 Hits:35

Sosialisasi Kegiatan Bantuan Hukum Terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)

  27 November 2014, bertempat did Hotel Grand Mercure, Seminar Bantuan Hukum Untuk Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) dan Populasi Kunci Pentingnya... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Arsip Berita UPT

Arsip : Berita UPT

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Celana Pendek Nenek Sihir

Jahit Celana Pendek

Celana Pendek Nenek Sihir

Nama : Nenek Sihir Ukuran : 43 cm Standar Bahan : Micro Lama Pekerjaan : 1 (satu) bulan Jumlah Pekerja : 52 Orang Harga : Rp.35.000,- Stok : Pesan                                            ...

Selengkapnya

Kaligrafi Basmallah

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Kaligrafi Basmallah

Nama : Kaligrafi Basmallah Ukuran : - Bahan : Kanvas, Cat Minyak, Pernish Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                                ...

Selengkapnya

Lukisan Wayang Bima 2

Lapas Kelas IIA Salemba

Lukisan Wayang Bima 2

  Nama : Lukisan Wayang Bima 2 Bahan Dasar : Biji-bijian Ukuran : Besar (100cm x 65cm)Kecil (65cm x 45cm)                                        ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Menyambut hari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Internasional, Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar pameran industri berbasis HKI. Selama tiga hari, terhitung mulai tanggal 27 Mei 2010, tidak kurang dari 90 perusahaan terlibat dalam pameran ini.

Direktur Jenderal HKI Andy Noorsaman Sommeng mengatakan pameran ini diadakan sebagai bagian dari program sosialisasi HKI kepada masyarakat. “Saya sebagai Dirjen HKI tentunya mempunyai hasrat bahwa bagaimana membangun sistem HKI ini langsung kepada masyarakat luas,” terangnya.

Dari tahun ke tahun, menurut Andy, perkembangan HKI di Indonesia cukup positif. Dari aspek penegakan hukum, misalnya, telah terbentuk Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI. Tim ini melibatkan 17 lembaga yang meliputi Kementerian, Kepolisian, dan Kejaksaan. Setiap enam bulannya, Tim menyampaikan laporan kepada presiden.

Lingkup tugas Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 4 Tahun 2006 ini meliputi pre-emptive, preventif dan represif. Untuk pre-emptive dan preventive, menurut Andy, sudah berjalan cukup baik. Masalahnya terletak pada represif. Ia mengungkapkan selama ini koordinasi antar penegak hukum masih lemah untuk tindakan represif.

Untuk mengatasi masalah ini, Andy sangat berharap pada forum Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian. Forum yang populer disingkat Mahkumjapol ini diyakini dapat mempererat koordinasi antar penegak hukum dalam penanganan kasus HKI. "Saya kira dengan adanya itu penegakan hukum dalam bidang HKI mungkin lebih baik dan lebih terarah," ujarnya.

Selain itu, peran Mahkumjapol yang sangat diharapkan Andy adalah mengeliminir perbedaan persepsi dan penafsiran atas bunyi ketentuan terkait HKI. "Sehingga dari mulai hulu sampai hilir keputusan itu berjalan sesuai dengan ketentuan," harapnya lagi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, Didiek Darmanto menerangkan bahwa untuk kasus-kasus HKI akan ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum). “Kalau sudah ada SPDP-nya (Surat Pemberitahan Dimulainya Penyidikan-red) masuk ke Pidum,” jelasnya.

Sejauh ini, kata Didiek, HKI memang belum tersentuh oleh Mahkumjapol. Namun, Didiek sependapat dengan Dirjen HKI bahwa Mahkumjapol akan mampu mengoptimalkan penanganan kasus-kasus HKI. Mahkumjapol, lanjutnya, memang dirancang untuk mengatasi lemahnya koordinasi seperti bolak-balik perkara. “Diharapkan (penanganan) HKI itu lancar selama ada SPDP dikirimkan dan ada koordinasi yang baik,” harapnya.

Dny/Rfq

sumber: http://hukumonline.com/berita/baca/lt4c00065b98109/dirjen-hki-penanganan-kasus-kejahatan-hki-lemah-koordinasi

Layanan Online

Aplikasi Online

December 2014
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan