Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon IV, Notari…

03-03-2015 Hits:28

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon IV, Notaris Pindah dan Pengganti serta Pewarganegaraan

Jakarta_info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Drs. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si. melantik dan mengambil sumpah Pejabat... Selengkapnya

Art Action, Rutan Pondok Bambu Gelar Melukis Bersama WBP dengan IKJ da…

28-02-2015 Hits:90

Art Action, Rutan Pondok Bambu Gelar Melukis Bersama WBP dengan IKJ dan Seniman Yogya

  Jakarta_info – Goresan tak terbelenggu, itulah kata yang tepat untuk acara melukis bersama Warga Binaan Pemasyarakatan (wbp) se-DKI Jakarta yang... Selengkapnya

32 Kelurahan DKI Jakarta Diresmikan Sebagai Kelurahan Sadar Hukum

25-02-2015 Hits:60

32 Kelurahan DKI Jakarta Diresmikan Sebagai Kelurahan Sadar Hukum

  Jakarta_info – 25 Februari 2015, bertempat di Kantor Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, Menteri Hukum dan... Selengkapnya

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Kanwil DKI Gelar Rapat Koordina…

24-02-2015 Hits:35

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Kanwil DKI Gelar Rapat Koordinasi

  Jakarta_info - Dalam rangka Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta pada hari... Selengkapnya

Petunjuk Teknis Lelang dengan Perpres 4 Tahun 2015 namun Menggunakan L…

18-02-2015 Hits:150

Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Perpres tersebut... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Arsip : Berita UPT

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Kotak Tissue Kertas Koran

Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Kotak Tissue Kertas Koran

Nama : Kotak Tissue Kertas Koran Ukuran : - Bahan : Koran Bekas, Lem, Kayu Lama Pekerjaan : - Jumlah Pekerja : - Harga : - Stok : Pesan                                            ...

Selengkapnya

Bed Cover Bugs

Sulam Perca

Bed Cover Bugs

Nama : Bed Cover Bugs Ukuran : 120 cm x 200 cm Bahan : Katun Lama Pekerjaan : 5 hari Jumlah Pekerja : 3 orang Harga : Rp. 550.000,- Stok : Pesan                                      ...

Selengkapnya

Celana Pendek Laud C.S

Jahit Celana Pendek

Celana Pendek Laud C.S

Nama : Laud C.S Ukuran : 43 cm Standar Bahan : Micro Lama Pekerjaan : 1 (satu) bulan Jumlah Pekerja : 52 Orang Harga : Rp.35.000,-                                                  ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Menyambut hari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Internasional, Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar pameran industri berbasis HKI. Selama tiga hari, terhitung mulai tanggal 27 Mei 2010, tidak kurang dari 90 perusahaan terlibat dalam pameran ini.

Direktur Jenderal HKI Andy Noorsaman Sommeng mengatakan pameran ini diadakan sebagai bagian dari program sosialisasi HKI kepada masyarakat. “Saya sebagai Dirjen HKI tentunya mempunyai hasrat bahwa bagaimana membangun sistem HKI ini langsung kepada masyarakat luas,” terangnya.

Dari tahun ke tahun, menurut Andy, perkembangan HKI di Indonesia cukup positif. Dari aspek penegakan hukum, misalnya, telah terbentuk Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI. Tim ini melibatkan 17 lembaga yang meliputi Kementerian, Kepolisian, dan Kejaksaan. Setiap enam bulannya, Tim menyampaikan laporan kepada presiden.

Lingkup tugas Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 4 Tahun 2006 ini meliputi pre-emptive, preventif dan represif. Untuk pre-emptive dan preventive, menurut Andy, sudah berjalan cukup baik. Masalahnya terletak pada represif. Ia mengungkapkan selama ini koordinasi antar penegak hukum masih lemah untuk tindakan represif.

Untuk mengatasi masalah ini, Andy sangat berharap pada forum Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian. Forum yang populer disingkat Mahkumjapol ini diyakini dapat mempererat koordinasi antar penegak hukum dalam penanganan kasus HKI. "Saya kira dengan adanya itu penegakan hukum dalam bidang HKI mungkin lebih baik dan lebih terarah," ujarnya.

Selain itu, peran Mahkumjapol yang sangat diharapkan Andy adalah mengeliminir perbedaan persepsi dan penafsiran atas bunyi ketentuan terkait HKI. "Sehingga dari mulai hulu sampai hilir keputusan itu berjalan sesuai dengan ketentuan," harapnya lagi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, Didiek Darmanto menerangkan bahwa untuk kasus-kasus HKI akan ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum). “Kalau sudah ada SPDP-nya (Surat Pemberitahan Dimulainya Penyidikan-red) masuk ke Pidum,” jelasnya.

Sejauh ini, kata Didiek, HKI memang belum tersentuh oleh Mahkumjapol. Namun, Didiek sependapat dengan Dirjen HKI bahwa Mahkumjapol akan mampu mengoptimalkan penanganan kasus-kasus HKI. Mahkumjapol, lanjutnya, memang dirancang untuk mengatasi lemahnya koordinasi seperti bolak-balik perkara. “Diharapkan (penanganan) HKI itu lancar selama ada SPDP dikirimkan dan ada koordinasi yang baik,” harapnya.

Dny/Rfq

sumber: http://hukumonline.com/berita/baca/lt4c00065b98109/dirjen-hki-penanganan-kasus-kejahatan-hki-lemah-koordinasi

Layanan Online

Aplikasi Online

March 2015
M T W T F S S
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan