INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

BERITA KANWIL TERKINI

Berita Kanwil Terkini SENYUM SUMRINGAH EDI KURNIADI SAAT SERTIJAB KALAPAS CIPINANG
Jakarta.info – Jum’at, (02/12) Mutasi dan rotasi atau tour of duty adalah suatu hal biasa dalam karier seorang pegawai negeri...

Read more

Berita Kanwil Terkini Endang Sudirman : Problem Klasik Penyerapan Anggaran dari Tahun ke Tahun
Jakarta_Info, Dari tahun ke tahun persoalan penyerapan anggaran selalu saja menjadi problem yang tidak pernah berkesudahan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk...

Read more

Berita Kanwil Terkini Konsultasi dan Simulasi Penjatuhan Disiplin
Jakarta.info - Tim Pendampingan Inspektorat Jenderal, Indra Jaya Ali beserta anggota melakukan konsultasi dan simulasi pelaksanaan Penjatuhan Disiplin sebagaimana diamanatkan...

Read more

Berita Kanwil Terkini Kanwil Kemenkumham DKI Gandeng BKN Regional V Lakukan Test CAT Penyesuaian Ijazah
Jakarta_info – Selasa, (29/11/2016) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta melaksanakan Kegiatan ujian penyesuaian ijazah s1,dan s2 serta...

Read more

Berita Kanwil Terkini Upacara Peringatan HUT Korpri Ke-45
Pelaksanaan Upacara peringatan HUT Korpri ke-45 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, 29 November 2016. Upacara dipimpin...

Read more

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Arsip : Berita UPT

Video Gallery

@kanwilkumhamdki on twitter

Menyambut hari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Internasional, Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar pameran industri berbasis HKI. Selama tiga hari, terhitung mulai tanggal 27 Mei 2010, tidak kurang dari 90 perusahaan terlibat dalam pameran ini.

Direktur Jenderal HKI Andy Noorsaman Sommeng mengatakan pameran ini diadakan sebagai bagian dari program sosialisasi HKI kepada masyarakat. “Saya sebagai Dirjen HKI tentunya mempunyai hasrat bahwa bagaimana membangun sistem HKI ini langsung kepada masyarakat luas,” terangnya.

Dari tahun ke tahun, menurut Andy, perkembangan HKI di Indonesia cukup positif. Dari aspek penegakan hukum, misalnya, telah terbentuk Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI. Tim ini melibatkan 17 lembaga yang meliputi Kementerian, Kepolisian, dan Kejaksaan. Setiap enam bulannya, Tim menyampaikan laporan kepada presiden.

Lingkup tugas Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 4 Tahun 2006 ini meliputi pre-emptive, preventif dan represif. Untuk pre-emptive dan preventive, menurut Andy, sudah berjalan cukup baik. Masalahnya terletak pada represif. Ia mengungkapkan selama ini koordinasi antar penegak hukum masih lemah untuk tindakan represif.

Untuk mengatasi masalah ini, Andy sangat berharap pada forum Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian. Forum yang populer disingkat Mahkumjapol ini diyakini dapat mempererat koordinasi antar penegak hukum dalam penanganan kasus HKI. "Saya kira dengan adanya itu penegakan hukum dalam bidang HKI mungkin lebih baik dan lebih terarah," ujarnya.

Selain itu, peran Mahkumjapol yang sangat diharapkan Andy adalah mengeliminir perbedaan persepsi dan penafsiran atas bunyi ketentuan terkait HKI. "Sehingga dari mulai hulu sampai hilir keputusan itu berjalan sesuai dengan ketentuan," harapnya lagi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, Didiek Darmanto menerangkan bahwa untuk kasus-kasus HKI akan ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum). “Kalau sudah ada SPDP-nya (Surat Pemberitahan Dimulainya Penyidikan-red) masuk ke Pidum,” jelasnya.

Sejauh ini, kata Didiek, HKI memang belum tersentuh oleh Mahkumjapol. Namun, Didiek sependapat dengan Dirjen HKI bahwa Mahkumjapol akan mampu mengoptimalkan penanganan kasus-kasus HKI. Mahkumjapol, lanjutnya, memang dirancang untuk mengatasi lemahnya koordinasi seperti bolak-balik perkara. “Diharapkan (penanganan) HKI itu lancar selama ada SPDP dikirimkan dan ada koordinasi yang baik,” harapnya.

Dny/Rfq

sumber: http://hukumonline.com/berita/baca/lt4c00065b98109/dirjen-hki-penanganan-kasus-kejahatan-hki-lemah-koordinasi

pasti

Layanan Online

Aplikasi Online

December 2016
M T W T F S S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

galeri-video-icon

Arsip : Dokumen

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan