INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris Pengganti, PPNS dan …

17-04-2014 Hits:9

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris Pengganti, PPNS dan Pewarganegaraan

Jakarta – Kamis (17/04) Pukul 09.30 WIB. bertempat di Aula Lt. 4 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI... Selengkapnya

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PEWARGANEGARAAN, NOTARIS DAN…

10-04-2014 Hits:85

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PEWARGANEGARAAN, NOTARIS DAN PEJABAT ESELON V DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA

Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta RUSDIANTO, Bc.IP., S.H., M.Hum mengambil Sumpah Jabatan... Selengkapnya

RAPAT KOORDINASI TIM P4GN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ANGKATAN I TAHU…

08-04-2014 Hits:65

RAPAT KOORDINASI TIM P4GN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ANGKATAN I TAHUN 2014 DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUMD AN HAM DKI JAKARTA

Jakarta, Selasa (08/04/14) pukul  10.00 WIB bertempat di ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah diadakannya Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Upaya P4GN... Selengkapnya

Focus Group Discussion Restrukturisasi Program dan Kegiatan pada Kanto…

04-04-2014 Hits:121

Focus Group Discussion Restrukturisasi Program dan Kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

  Dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 yang akan dilaksanakan di tahun 2015, Kementerian Hukum dan Hak... Selengkapnya

KUNJUNGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KE LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB TER…

03-04-2014 Hits:6

KUNJUNGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KE LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB TERBUKA JAKARTA

Jakarta - (02 april 2014) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Rusdianto, Bc.IP, S.H, M.Hum menyempatkan waktunya untuk... Selengkapnya

banner lpse

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

Menyambut hari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Internasional, Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar pameran industri berbasis HKI. Selama tiga hari, terhitung mulai tanggal 27 Mei 2010, tidak kurang dari 90 perusahaan terlibat dalam pameran ini.

Direktur Jenderal HKI Andy Noorsaman Sommeng mengatakan pameran ini diadakan sebagai bagian dari program sosialisasi HKI kepada masyarakat. “Saya sebagai Dirjen HKI tentunya mempunyai hasrat bahwa bagaimana membangun sistem HKI ini langsung kepada masyarakat luas,” terangnya.

Dari tahun ke tahun, menurut Andy, perkembangan HKI di Indonesia cukup positif. Dari aspek penegakan hukum, misalnya, telah terbentuk Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI. Tim ini melibatkan 17 lembaga yang meliputi Kementerian, Kepolisian, dan Kejaksaan. Setiap enam bulannya, Tim menyampaikan laporan kepada presiden.

Lingkup tugas Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 4 Tahun 2006 ini meliputi pre-emptive, preventif dan represif. Untuk pre-emptive dan preventive, menurut Andy, sudah berjalan cukup baik. Masalahnya terletak pada represif. Ia mengungkapkan selama ini koordinasi antar penegak hukum masih lemah untuk tindakan represif.

Untuk mengatasi masalah ini, Andy sangat berharap pada forum Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian. Forum yang populer disingkat Mahkumjapol ini diyakini dapat mempererat koordinasi antar penegak hukum dalam penanganan kasus HKI. "Saya kira dengan adanya itu penegakan hukum dalam bidang HKI mungkin lebih baik dan lebih terarah," ujarnya.

Selain itu, peran Mahkumjapol yang sangat diharapkan Andy adalah mengeliminir perbedaan persepsi dan penafsiran atas bunyi ketentuan terkait HKI. "Sehingga dari mulai hulu sampai hilir keputusan itu berjalan sesuai dengan ketentuan," harapnya lagi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, Didiek Darmanto menerangkan bahwa untuk kasus-kasus HKI akan ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum). “Kalau sudah ada SPDP-nya (Surat Pemberitahan Dimulainya Penyidikan-red) masuk ke Pidum,” jelasnya.

Sejauh ini, kata Didiek, HKI memang belum tersentuh oleh Mahkumjapol. Namun, Didiek sependapat dengan Dirjen HKI bahwa Mahkumjapol akan mampu mengoptimalkan penanganan kasus-kasus HKI. Mahkumjapol, lanjutnya, memang dirancang untuk mengatasi lemahnya koordinasi seperti bolak-balik perkara. “Diharapkan (penanganan) HKI itu lancar selama ada SPDP dikirimkan dan ada koordinasi yang baik,” harapnya.

Dny/Rfq

sumber: http://hukumonline.com/berita/baca/lt4c00065b98109/dirjen-hki-penanganan-kasus-kejahatan-hki-lemah-koordinasi

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 1000 Character restriction
Your text should be in between 10-1000 characters

galeri-video-icon