Menu

INFO :

"Membangun Kebersamaan, Memantapkan Komitmen" - ”Penerimaan Dan Pemberian Pungli Dikenakan Pidana Sesuai Dengan UU No. 31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” - “Pastikan Pelayanan Kami Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” - "Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)"

Berita Kanwil Terkini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Rapat Bantuan Hukum bersama Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Lapas dan…

21-05-2015 Hits:80

Rapat Bantuan Hukum bersama Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Lapas dan Rutan se-DKI Jakarta

oleh : Chabib Susanto, S.St.  Rabu, 20 Mei 2015 pukul 09.30 WIB telah dilaksanakan Rapat Optimalisasi Pelaksanaan Bantuan Hukum bertempat di... Selengkapnya

Putaran Kelima Kegiatan Temu Sadar Hukum di Wilayah Kota Administrasi …

20-05-2015 Hits:67

Putaran Kelima Kegiatan Temu Sadar Hukum di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2015

Jakarta-Senin, 18 Mei 2015, Putaran Terakhir Kegiatan Temu Sadar Hukum (TSH) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM... Selengkapnya

Rapat Persiapan Pembentukan Keluarahan Sadar Hukum Tahun 2015 di Biro …

20-05-2015 Hits:66

Rapat Persiapan Pembentukan Keluarahan Sadar Hukum Tahun 2015 di Biro Hukum

Oleh : Erinawita, S.H., M.H. Jakarta,  Jum’at  15 Mei 2014, pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat I Biro Hukum Setda... Selengkapnya

Sambut Hari Kebangkitan Nasional, Kanwil DKI Laksanakan Upacara Bender…

20-05-2015 Hits:42

Sambut Hari Kebangkitan Nasional, Kanwil DKI Laksanakan Upacara Bendera

Jakarta_info – Rabu, (20/05/2015) Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Ke- 107 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI... Selengkapnya

Sosialisasi Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin, Kadivyankum Sampaikan Ma…

18-05-2015 Hits:59

Sosialisasi Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin, Kadivyankum Sampaikan Materi Bantuan Hukum

Kontributor Berita : Oswald, S.H., (Divisi Yankum), Editor : Angga (Humas) Jakarta_info – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat pada hari Jumat... Selengkapnya

Selengkapnya di : Berita Kanwil Terkini

Arsip : Berita UPT

KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Prev Next

Bed Cover Bunga

Sulam Perca

Bed Cover Bunga

Nama : Bed Cover Bunga Ukuran : 230 cm x 240 cm Bahan : Katun Lama Pekerjaan : 2 bulan Jumlah Pekerja : 3 orang Harga : Rp. 1000.000,- Stok : Pesan                                      ...

Selengkapnya

Kotak Tisu

Kerajinan dan Sablon

Kotak Tisu

Nama : Kotak Tisu Ukuran : P:28cm, T:10cm, L:12cm Bahan : Triplek, Cat, Lem, Lukis Lama Pekerjaan : 1 buah 3 hari Jumlah Pekerja : 4 orang Harga : @Rp. 50.000,- Stok : Pesan                                  ...

Selengkapnya

Parang Ron Ijo

Batik Tulis

Parang Ron Ijo

Nama : Parang Ron Ijo Ukuran : 250 cm x 108 cm Material : Katun Lama Pekerjaan : 1 (satu) bulan Jumlah Pekerja : 6 (enam) orang Harga : Rp. 400.000,- Stok : Pesan                                  ...

Selengkapnya

@kanwilkumhamdki on twitter

Menyambut hari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Internasional, Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar pameran industri berbasis HKI. Selama tiga hari, terhitung mulai tanggal 27 Mei 2010, tidak kurang dari 90 perusahaan terlibat dalam pameran ini.

Direktur Jenderal HKI Andy Noorsaman Sommeng mengatakan pameran ini diadakan sebagai bagian dari program sosialisasi HKI kepada masyarakat. “Saya sebagai Dirjen HKI tentunya mempunyai hasrat bahwa bagaimana membangun sistem HKI ini langsung kepada masyarakat luas,” terangnya.

Dari tahun ke tahun, menurut Andy, perkembangan HKI di Indonesia cukup positif. Dari aspek penegakan hukum, misalnya, telah terbentuk Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI. Tim ini melibatkan 17 lembaga yang meliputi Kementerian, Kepolisian, dan Kejaksaan. Setiap enam bulannya, Tim menyampaikan laporan kepada presiden.

Lingkup tugas Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 4 Tahun 2006 ini meliputi pre-emptive, preventif dan represif. Untuk pre-emptive dan preventive, menurut Andy, sudah berjalan cukup baik. Masalahnya terletak pada represif. Ia mengungkapkan selama ini koordinasi antar penegak hukum masih lemah untuk tindakan represif.

Untuk mengatasi masalah ini, Andy sangat berharap pada forum Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian. Forum yang populer disingkat Mahkumjapol ini diyakini dapat mempererat koordinasi antar penegak hukum dalam penanganan kasus HKI. "Saya kira dengan adanya itu penegakan hukum dalam bidang HKI mungkin lebih baik dan lebih terarah," ujarnya.

Selain itu, peran Mahkumjapol yang sangat diharapkan Andy adalah mengeliminir perbedaan persepsi dan penafsiran atas bunyi ketentuan terkait HKI. "Sehingga dari mulai hulu sampai hilir keputusan itu berjalan sesuai dengan ketentuan," harapnya lagi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, Didiek Darmanto menerangkan bahwa untuk kasus-kasus HKI akan ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum). “Kalau sudah ada SPDP-nya (Surat Pemberitahan Dimulainya Penyidikan-red) masuk ke Pidum,” jelasnya.

Sejauh ini, kata Didiek, HKI memang belum tersentuh oleh Mahkumjapol. Namun, Didiek sependapat dengan Dirjen HKI bahwa Mahkumjapol akan mampu mengoptimalkan penanganan kasus-kasus HKI. Mahkumjapol, lanjutnya, memang dirancang untuk mengatasi lemahnya koordinasi seperti bolak-balik perkara. “Diharapkan (penanganan) HKI itu lancar selama ada SPDP dikirimkan dan ada koordinasi yang baik,” harapnya.

Dny/Rfq

sumber: http://hukumonline.com/berita/baca/lt4c00065b98109/dirjen-hki-penanganan-kasus-kejahatan-hki-lemah-koordinasi

Layanan Online

Aplikasi Online

May 2015
M T W T F S S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

rubrik-konsultasi-hukum

Info CPNS DKI Jakarta

galeri-video-icon

Website Unit Eselon I

Link Terkait

Website Kementerian LembagaLapor UKP4OGISatu Layanan