Menu

UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah saatnya direvisi. Minimnya aturan mengenai whistle blower, jadi hal utama revisi itu dilakukan. Hal ini diakui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Pengaturan whistle blower hampir tidak ada, hanya menyebut pelapor tentang tindak pidana pada penegak hukum,” aku Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai saat Press Briefing tentang Perlindungan Saksi dalam Pengungkapan Skandal Korupsi yang diadakan di Sekretariat Transparency International Indonesia (TII), Kamis (20/5).

Sekjen TII, Teten Masduki mengatakan dengan UU ini, perlindungan konseptual bagi whistle blower sangat minim. “Ini menjalar dengan keengganan masyarakat atau pelaku kejahatan kecil guna membongkar kejahatan lebih besar,” paparnya.

Hal itu juga yang membuat LPSK, menurut Teten, gamang memberikan perlindungan bagi pelaku kejahatan kecil untuk membuka perkara lebih besar lagi.

Salah satu mantan penyusun UU No 13/2006, Harkristuti Harkrisnowo pada kesempatan sama, mengutarakan UU ini tidak memberikan ruang bagi pelaku yang menjadi saksi. “Whistle blower atau istilah saya ‘pemukul kentongan’, memang tidak dapat dilindungi oleh UU ini,” tegas Dirjen HAM Kemenhukham ini.

Menurut Harkristuti, definisi whistle blower mesti berbeda dengan definisi saksi. Karena pemukul kentongan menurutnya adalah orang dalam satu lembaga yang sudah lama di tempat itu. Adapun tujuan mereka mengungkap perkara besar di lembaga tersebut karena niat baik agar institusi tempat dia berada tidak dirusak tangan-tangan kotor. “Ada juga niat buruk, mereka mengungkap kasus besar karena sudah tidak mendapat tempat atau dipinggirkan di lembaganya.”

Kedua hal itu, lanjut Harkristuti harus diperhatikan benar. Dia juga berharap, revisi akan menghasilkan pengaturan bagi ‘pemukul kentongan’ dan diterapkan untuk semua ketentuan. “Tidak terbatas pada pengungkapan tindak pidana semata, tapi juga dapat mengatur dan perlindungan bagi tenaga kerja yang mengungkap kejanggalan pada perusahaan tempat dia bekerja,” ungkap pakar hukum pidana Universitas Indonesia ini.

Sedangkan Teten berpendapat, whistle blower adalah pelaku kejahatan kecil yang mengetahui dan mau mengungkapkan kejahatan lebih besar lagi.

Pengacara sekaligus koordinator TII, Todung Mulya Lubis menyatakan jika whistle blower diatur secara jelas dan diterapkan secara efektif secara terintegrasi, maka pengungkapan mafia hukum lebih banyak yang terbongkar.

Dia juga menilai, dengan kondisi seperti sekarang ini, LPSK sebagai lembaga yang utama dalam pemberian perlindungan pada saksi dan korban tidak bekerja optimal. LPSK menurutnya kini malah terperangkap oleh UU yang menjadi payung hukum lembaga itu.

Padahal, menurut Mulya, LPSK diberi kewenangan untuk membuat UU yang menegaskan peran dan perlindungan whistle blower menjadi tegas. “Hanya saja itu belum dilakukan LPSK, karena masih sibuk dengan penguatan internal,” tukasnya.

Menanggapi itu, Semendawai menyatakan pihaknya sudah merasakan keterbatasan peran yang diberikan UU. Oleh sebab itu, dia menyetujui adanya revisi UU No 13/2006. Mengenai revisi, LPSK menurutnya juga sudah menyusun rancangan. Terutama memperbesar porsi mengenai whistle blower.

Inu

sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bf538908b6c5/saatnya-revisi-uu-perlindungan-saksi-dan-korban

Layanan Online

Aplikasi Online