Jakarta, RMOL. Melongok Kondisi Tahanan Di Nusakambangan

Lembaga Pemasyarakatan (lapas) harusnya menjadi tempat produktif buat para napi. Sebab, lapas bukanlah tempat pembuangan.

Saat ini masih banyak lapas yang di­anggap tidak manusiawi. Tapi apa benar seperti itu? Rakyat Merdeka pekan lalu berke­sem­patan ikut rom­bongan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkum dan HAM) berkunjung ke Lapas Nu­sa­kambangan di Cilacap, Jawa Te­ngah dan Lapas kelas I Se­marang.

Mengendarai bus, rombongan menuju Cilacap sekitar pukul 20.30 WIB. Meski sudah larut, anggota rombongan tetap se­mangat dan ceria. Maklum saja, banyak canda tawa sepanjang perjalanan. Pukul 04.25 WIB, kami sampai di kota tujuan.

Untuk sampai ke Pulau Nusa­kambangan, rombongan harus menyeberang menggunakan ka­pal ferri selama 20 menit.

Lapas yang ada di Pulau Nu­sa­kambangan merupakan lapas tertua yang masih eksis sejak tahun 1912. Di wilayah itu ter­dapat enam Lapas kelas I dan II, serta lapas Khusus Nar­kotika. Daya tampungnya men­capai 2580 napi tapi baru terisi 1546 napi. Petugas lapas ber­jumlah 494 orang.

Karena terbatasnya waktu, dan luasnya areal LP Nusa­kam­ba­ngan, rombongan hanya bisa mengunjungi empat yaitu Lapas Terbuka, Lapas Besi, Lapas Khusus Narkotika, Lapas Per­misan dan Lapas Pasir Putih.

Melihat Lapas Batu

Untuk sampai ke Lapas Batu, disediakan kendaraan. Menyu­suri jalan sempit yang kanan kiri­nya dipenuhi pepohonan tinggi.

Tak lama, rombongan tiba di pintu gerbang Lapas Batu. Di depan gerbang terpampang: ‘Me­reka Bukan Penjahat, Hanya Tersesat, Belum Terlambat Un­tuk Bertobat’.

Di lapas ini Menteri bertemu dengan Bahar bin Matar (67 tahun), narapidana yang dijatuhi hukuman mati karena kasus tindak pidana perampokan, pem­bunuhan, perkosaan, dan pen­culikan pada tahun 1970.

Bahar yang telah dijatuhi hu­kuman mati oleh Pengadilan Negeri Tembilahan, Riau itu  hanya pasrah menunggu waktu eksekusi. Apalagi ke­luarganya sudah mulai jarang menjenguk.

Bahar dipenjara sejak tahun 1964. Dia dipindahkan ke Lapas Batu sejak tahun 1983 dan sam­pai saat ini menghabiskan waktu sendirian di kamar berukuran 3x8 meter.

Upaya hukum pernah dia dila­kukan, pada tahun 1971. Bahar mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Tapi pada tahun 1973, lewat Keppres No­mor 23/G/ TH tanggal 13 Juni 1973, permohonannya ditolak.

Setelah itu, ek­sekusinya tidak kunjung tiba. September 1995, Bahar kembali mengajukan grasi kepada Pre­siden. Namun, hingga kini belum ada jawaban

Begitu bertemu dengan Men­teri Patrialis, Bahar langsung mem­bacakan surat yang di­buat­nya. “Saya berharap be­bas,” katanya.

Bahar juga memberikan surat dengan tulisan tangan itu kepada menteri. “Saya akan bawa surat ini sebagai bahan per­timbangan Presiden untuk mem­beri grasi,” janji Patrialis.

Patrialis mengaku harus mem­pelajari dulu permintaan grasi dari Bahar, karena kasusnya di­anggap cukup rawan. Apalagi keluarga korban keberatan mem­berikan maaf kepada Bahar.

Patrialis mengungkapkan, Ba­har beruntung karena ada peru­bahan kebijakan pemberian grasi. Sebelum periode Kabinet Indo­nesia Bersatu II, inisiatif per­min­taan grasi dilakukan oleh para napi. Sedangkan saat ini, peme­rintah bisa mengusulkan grasi.

Di Lapas ini, Patrialis juga bertemu dengan Subur (37 ta­hun), bekas rekan terpidana mati Bom Bali II, Amrozi. Subur berada di sel berukuran 8X4 meter bersama tiga re­kannya. “Lebih tenang belajar dan ber­ibadah disini,” kata Subur.

Pa­trialis mengungkapkan, saat ini ada 50 napi yang me­nunggu eksekusi mati di Lapas Nu­sakambangan. Sementara 52 napi lainnya menjalani hukuman se­umur hidup karena berbagai kasus, seperti narkoba, terorisme hingga pembunuhan berencana.

Lapas Terbuka

Dari Lapas Batu, rom­bo­ngan me­nuju Lapas Terbuka. Menteri di­dampingi Ka­lapas Bambang Su­riyo untuk me­lihat bagian ba­ngunan dan se­luruh aktifitas di lapas.

Lapas ini didirikan tahun 1925. Meski tergolong sudah tua, tapi kondisinya terlihat terawat. Ketua Lapas Terbuka, Bambang Suriyo mengatakan, di sini tidak ada kekerasan terhadap napi maupun intimidasi.

“Tidak ada intimidasi terhadap tahanan yang membunuh, ko­ruptor, maupun yang lain. Me­reka sama di sini,” katanya.

Ungkapan tersebut diperkuat salah satu napi, Hendrus Setiawan.

“Di sini semua sama, mau koruptor, pembunuh. Tidak ada perbedaan,” kata Hendrus.

Tak lama di situ, rombongan melanjutkan perjalanan ke Lapas Khusus Narkoba.

Rombongan ditemani Kalapas Marwan Adli. Menurutnya, jum­lah penghuni lapas di situ men­capai 289 orang. Para napi juga diperlakukan secara manusiawi dan tidak ada diskriminasi.

Rombongan hanya berkeliling lapas dan tidak lama melanjutkan ke Lapas Pasir Putih dan Lapas Permisan.

Napi Bekas Bupati Curhat Ke Menteri

Menuju ke Lapas kelas I Semarang, rom­bongan berang­kat dari Pulau Nusa­kambangan pukul 17.30 WIB, dan sam­pai di Semarang pukul 23.15 WIB. Karena waktu sudah larut malam, rombongan tidak bisa melihat segala aktifitas da­lam penjara. Kegiatan itu akhirnya dilakukan pagi harinya sekitar pukul 06.30 WIB.

Rombongan sempat meng­ikuti apel bersama, lalu men­teri dipersilakan me­lihat-lihat kondisi lapas.

Patrialis bertemu dengan bekas Bupati Kendal Hendy Boedoro yang tersandung ka­sus dugaan korup­si dana APBD senilai Rp 13,121 miliar. Ka­susnya ditangani KPK.

Kesempatan ini diper­gu­na­kan Hendy untuk berkeluh ke­sah menteri Patrialis.

“Saya tidak tahu kesalahan saya dan sudah mengem­ba­li­kan uang itu, saya tidak ber­sa­lah. Saya tidak tahu kasus apa, kok saya ditahan,” ung­kap Hendy.

Melihat hal itu, Patrialis ber­pesan agar lapas tetap mem­per­ha­tikan hak napi. “Bantu para napi, termasuk pak Hen­dy agar tak ada lagi per­ma­salahan eks­tra vonis. Serta tetap menda­patkan asimilasi sesegera mung­kin,” ujar po­litisi PAN ini.

Menurut Patrialis, Hendy mengaku sakit tekanan darah tinggi dan harus cek up rutin seminggu sekali.

“Dia telah menjalani se­paruh hukumannya dari tu­juh tahun penjara. “ujar Patrialis meni­ru­kan perka­taan Hen­dy.

“Lebih Baik Mereka Di Lapas Terbuka”
Patrialis Akbar, Menkum dan HAM

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Patrialis Akbar meng­usahakan pembentukan lem­ba­ga pemasyarakatan (lapas) terbuka, produktif dan relokasi terhadap narapidana yang ber­asal dari Nusakambangan, Ci­lacap, Jawa Tengah.

“Lebih baik mereka ditem­patkan di lapas terbuka karena bisa dimanfaatkan,” kata Pa­trialis Akbar saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Nu­sa­kambangan, Rabu (7/4).

Menurutnya, ketentuan khu­sus tersebut baru diperoleh na­rapidana yang telah menjalani setengah masa hukuman dan dinilai berkelakuan baik. Kon­sep lapas terbuka tersebut di­buat agar para napi ber­asi­milasi dengan masyarakat umum se­belum dibebaskan.

Bagi napi penghuni lapas ter­buka, sambung Patrialis, akan diberi ketrampilan khu­sus, se­perti yang terlihat di lapas ter­buka Nusakambangan yang ber­ada di komplek seluas 12.202,5 hektar itu. Dalam komplek itu terdapat pertanian lele, peter­nakan burung dan sapi. Usaha itu telah dikelola 43 napi.

Selanjutnya, Patrialis beren­cana meminta pembangunan 20 barak untuk lapas terbuka. Da­ya tampung lapas Nusa­kam­bangan masih bisa menampung 1100 hingga 1500 napi lagi.

Mereka difungsikan dengan sistem asimilasi sehingga bisa mandiri jika keluar dari lapas.

“Mudah-mudahan 1500 napi dalam waktu dekat dapat di­bawa ke sini. Para napi itu berasal dari hukuman yang beragam dari yang mendapat hukuman mati sebanyak 50 orang, seumur hidup, hingga yang mendapat vonis 20 ta­hun,” jelasnya.

“Harus Dibangun Infrastruktur Baru”
Martin Hutabarat, Anggota Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR, Mar­­tin Hutabarat mengatakan, la­pas bukan untuk ajang balas den­dam tetapi lebih kepada pem­binaan terhadap para napi agar kembali ke jalan yang benar.

“Kami lihat kondisi lapas sudah tidak manusiawi se­hingga harus secepatnya diba­ngun infrastruktur yang baru. De­ngan begitu para napi bisa sosialisasi dengan baik,” kata Martin.

Menurutnya, beberapa wak­tu lalu Presiden sudah meng­usul­kan anggara sebesar Rp 1 triliun untuk membangun in­frastruktur lapas di Indonesia. Meski harus dibahas dengan DPR tapi pihaknya setuju akan usulan itu.

Leave your comments

Post comment as a guest

0 / 1000 Character restriction
Your text should be in between 10-1000 characters