Pakar: landasan hukum "justice collaboration" mendesak![]() Malang (ANTARA News) - Pakar Hukum Universitas Brawijaya (UB) Malang Dr Ibnu Tricahyo menyatakan bahwa landasan hukum sebagai acuan penerapan "justice collaboration" di Indonesia cukup mendesak. "Seharusnya pemerintah dan DPR RI tanggap dengan kondisi ini. Untuk kasus-kasus pidana khusus (korupsi, narkoba, terorisme) harus dibuatkan hukum acara tersendiri (khusus)," katanya di Malang, Senin. Ia mengakui, negeri ini memerlukan hukum acara khsusus ini, namun tidak ada landasan atau aturan khusus yang cukup kuat untuk menerapkan ... Berita Hukum dan HAM | arief | Senin, 14 Mei 2012 selengkapnya... |
Beberapa Rumah Detensi Imigrasi Over Kapasitas![]() Masalah imigran gelap merupakan persoalan yang terus dihadapi oleh Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Para imigran itu kerap menjadikan Indonesia sebagai negara transit sebelum mengadu nasib ke negara impian mereka, Australia. Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Kemenkumham Engelbertus Rustarto mengatakan saking banyaknya imigran yang tertangkap di Indonesia, beberapa rumah detensi imigran (rudenim) sebagai tempat penampungan mereka sudah over kapasitas. “Dua minggu terakhir saja, saya tangkap 273 ... Berita Hukum dan HAM | arief | Kamis, 10 Mei 2012 selengkapnya... |
Kualitas dan Kuantitas Penyidik Imigrasi Masih Minim![]() Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam menangani tindak pidana keimigrasian cukup besar pasca berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam UU ini, penyidik imigrasi bisa melakukan penyidikan dan langsung menyerahkan berkas penyidikannya itu ke jaksa penuntut umum (JPU), tanpa harus melalui kepolisian sebagaimana aturan sebelumnya. Pasal 107 ayat (1) UU Keimigrasian memang menyatakan bahwa PPNS keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik kepolisian. Sedangkan, Pasal 107 ayat (2) menegaskan,‘Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS keimigrasian ... Berita Hukum dan HAM | arief | Rabu, 9 Mei 2012 selengkapnya... |
Orang Asing Tidak Boleh Langgar Adat Istiadat Indonesia![]() Isi UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah memudahkan Warga Negara Asing (WNA) untuk memperoleh izin tinggal tetap. Orang asing yang menikah dengan WNI yang usia perkawinannya sudah berusia dua tahun bisa secara otomatis memperoleh izin tinggal tetap. Ini berbeda dengan UU Imigrasi sebelumnya, UU No 9 Tahun 1992, yang dianggap kerap merepotkan WNA yang menikah dengan WNI untuk mengurus izin tinggal tetap. Walau begitu, ada syarat lain yang harus dipenuhi WNA bila ... Berita Hukum dan HAM | arief | Selasa, 8 Mei 2012 selengkapnya... |
Jakarta, Merokok banyak merugikan kesehatan, namun larangan merokok banyak ditolak dengan alasan merokok adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Terkait kontroversi
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu bersifat final dan mengikat. Tak ada upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap putusan MK. Dengan kewenangan yang
Pemerintah yang diwakili Dirjen Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kemenkumham akhirnya sepakat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menaikan
Rapat Paripurna DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyepakati ratifikasi ASEAN Convention on Counter Terrorism atau Konvensi ASEAN tentang
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan permohonan uji materiil UU nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diajukan
Jakarta - Sambutan meriah biasanya selalu mengiringi kunjungan seorang menteri ke daerah. Mulai dari acara seremonial hingga penampilan
Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset diyakini akan memecahkan kebuntuan aparat penegak hukum ketika berupaya mengejar aset hasil tindak pidana
Pernyataan Moh Mahfud MD tentang praktik jual beli pasal terus menjadi perbincangan hangat. Sebagian pro, sebagian lainnya kontra atas pernyataan Ketua
Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyambut baik moratorium remisi dan bebas bersyarat bagi terpidana koruptor dan terorisme yang dikeluarkan oleh Kementerian
Patrialis Akbar menyerahkan jabatan Menteri Hukum dan HAM ke Amir Syamsuddin. Acara serah terima jabatan (sertijab) ini disaksikan seluruh pejabat eselon,
Usai serah terima jabatan, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin beserta Wakil Menteri Denny Indrayana melakukan konferensi pers perdana. Dalam acara tersebut,
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM yang terkena reshuffle, Patrialis Akbar mengimbau penggantinya Amir Syamsuddin dan Wakil Menteri Hukum
Guru Besar Hukum Agraria Universitas Gajah Mada (UGM) Maria Sumardjono meminta agar DPR meluruskan makna ‘agraria’ dalam UU No 5 Tahun 1960 tentang
Pemerintah diketahui sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Mekanisme dan Ketentuan Pembayaran Ganti Rugi dalam Pelayanan Publik. Peraturan
Penolakan untuk tidak memberangkatkan seseorang ke luar negeri dalam rangka penyelidikan tetap dibutuhkan atas dasar pertimbangan pejabat (imigrasi) yang
JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam proses penegakan hukum di Indonesia, advokat bukanlah pembuat keputusan. Namun, dalam proses penegakan hukum itu, ternyata
Jakarta - Terobosan hukum Yusril Ihza Mahendra yang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) dinilai tepat. Sebab,
Lantaran dinilai diskriminatif, Windu Wijaya (mahasiswa S-2) dan Anwar Sadat (asisten advokat) menguji Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No 32 Tahun 2004
Jakarta - Menkum HAM Patrialis Akbar menegaskan tak ada larangan bagi media untuk meliput di lapas dan rutan. Ia mengimbau Kalapas dan Karutan untuk membantu
Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menegaskan tak ada relevansinya apabila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diperiksa sebagai saksi dalam kasus
JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar membantah bahwa Muhammad Nazaruddin menggunakan paspor palsu. Menurut Patrialis, bekas Bendahara Partai
Awal Tahun 2012, Kementerian Hukum dan HAM (Kemekumham) menggunakan logo baru, dan tak lagi menggunakan pohon pengayoman. Kini, logo baru terdiri dari
Jakarta - Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), bersama dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham),
Menkeu Agus Martowardojo (kiri) katakan kementeriannya akan menjadi contoh pelaksanaan program pensiun dini bagi PNS. Pemerintah
Dalam membuat keputusan harus punya hitungan yang jelas, sehingga resiko yang dihadapi dapat diantisipasi.
Hingga sepekan pendaftaran calon pimpinan KPK periode 2011-2015 dibuka, baru 11 orang yang mendaftar. Ketua Pansel KPK Patrialis Akbar mengatakan ke-11
Kementerian Hukum dan HAM bersama Kementerian Keuangan, Kepolisian dan Kejaksaan Agung menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait pengelolaan cabang
Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2010 wajar tanpa pengecualian. Laporan tersebut wajar
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan Mahkamah Agung sudah mengeluarkan surat edaran yang menjatuhkan hukuman
Lantaran demokrasi yang tak dikendalikan dengan nomokrasi (kedaulatan hukum) mengakibatkan Indonesia terserang penyakit “imun” (kebal) yang berbahaya. “Bangsa
Nusa Dua - Wacana untuk menghukum pelaku korupsi seperti teroris mendapat respons positif pemerintah. Efek jera yang ditimbulkan pasti lebih besar bila
Sejumlah narapida dari Rutan dan Lapas se Jawa-Bali mengikuti kemah di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (12/4). Acara yang dijaga ketat
TEMPO Interaktif, Jakarta - Sekitar 225 anak narapidana dari 4 provinsi mengikuti Jambore Raimuna Pemasyarakatan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta
Kegiatan Raimuna Pemasyarakatan 2011 yang berlangsung di Bumi Perkemahan Cibubur,Jakarta Timur, Selasa (12/4) berjalan sukses.Kegiatan kemah untuk menyiapkan
Sepintas memang tak ada yang berbeda dari peserta upacara pembukaan Raimuna Pemasyarakatan 2011 yang digelar di Bumi Perkemahan Cibubur pada Selasa (12/4).
Panitia Khusus (Pansus) revisi UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kembali menelurkan kesepakatan yang menyangkut hierarki
REPUBLIKA.CO.ID,CILACAP--Kasus peredaran narkoba oleh narapidana Lembaga Pemasyaratan Narkotika yang menyeret kepala lapasnya menarik perhatian Menkumham
REPUBLIKA.CO.ID, CILACAP - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan terus mengevaluasi sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan khususnya di Pulau
REPUBLIKA.CO.ID, CILACAP – Menteri Hukum dan HAM RI, Patrialis Akbar menyesalkan masih adanya penjagaan yang tidak ketat di sejumlah pintu masuk
Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) meminta agar proses reformasi dan revitalisasi dilakukan lebih konkret.
republika.com Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra, menilai sejumlah aktivis 1998 yang ikut memperjuangkan reformasi semakin tidak jelas arah tujuannya. Mereka yang seharusnya berada di garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi, yang merupakan salah satu agenda reformasi, malah banyak yang terjerumus dalam perilaku korupsi itu. |
hukumonline.com Berdasarkan catatan hukumonline, UU Peradilan Militer memang salah satu UU yang cukup ‘sakral’. Bila tiga UU Paket Peradilan –UU Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Umum dan Peradilan Agama- sudah direvisi dua kali pada 2004 dan 2009, UU Peradilan Militer justru belum tersentuh.Salah satu isu yang menjadi tarik-menarik di kalangan anggota dewan apakah militer yang melakukan tindak pidana perlu diadili di peradilan umum atau tetap di peradilan militer.Anggota Komisi I DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Helmi Fauzi mengakui ada pasang surut dari segi legislasi untuk mereformasi sektor keamanan. “Kami akui masih mandeg. Padahal, ada perintah dari UU TNI untuk mengatur hal ini,” ujarnya.Helmi menunjuk Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ketentuan ini berbunyi ‘Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang’. |
hukumonline.com Wakil Presiden Boediono merasa prihatin dengan rendahnya jumlah hak paten yang didaftarkan Indonesia. Sepanjang 2009 hanya enam dan sangat kecil dibanding paten yang dicatat oleh negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia (G-20), seperti Turki, Afrika Selatan atau India. Apalagi bila dibandingkan dengan Jepang yang memiliki 224.795 paten pada tahun yang sama, atau Amerika Serikat sebesar 135.193 yang berada di posisi kedua terbesar di dunia. |
hukumonline.com Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) meminta Komisi Yudisial (KY) tidak memaksakan diri meloloskan calon hakim agung (CHA) hanya demi memenuhi kuota (jumlah) 15 calon ke DPR. Mereka menilai dari 45 CHA yang telah mengikuti wawancara -sebagai tahapan akhir seleksi CHA- banyak yang tidak memiliki kapasitas mumpuni sebagai hakim agung. |
detik.com Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan aparat penegak hukum dilarang mencekal seseorang ketika sedang melakukan penyelidikan. Sebab hal ini melanggar HAM dan UUD 1945. Hal ini otomatis menghapus kata penyelidikan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Nomor 6/ 2011 tentang Keimigrasian. Pasal ini mengatur tentang wewenang penyelidik/penyidik untuk meminta pejabat imigrasi melakukan cekal guna kepentingan penyelidikan/penyidikan. |







![]() | Harian | 101 |
![]() | Mingguan | 101 |
![]() | Bulanan | 2731 |
![]() | Total | 100433 |