INFO ::
Berita Kanwil Terkini
KEPALA KANTOR WILAYAH MEMBUKA ACARA SOSIALISASI JAMINAN FIDUSIA SECARA ONLINE BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN
SOSIALISASI PENINGKATAN PEMAHAMAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ONLINE BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN Kegiatan SOSIALISASI PENINGKATAN PEMAHAMAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA...
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA MEMBUKA ACARA KEGIATAN BIMTEK TIM HIV/AIDS
BIMBINGAN TEKNIS BAGI TIM HIV/AIDS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN, RUMAH TAHANAN NEGARA DAN BALAI PEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 ...
Kepala Kantor Wilayah Melantik Notaris Pindah dan Notaris Pengganti
Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Notaris Pindahan dan Notaris Pengganti/Cuti Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, Drs. Irsyad Bustaman, M.Si, melantik dan...
Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
Jakarta, Senin 20 Mei 2013, Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional dilaksanakan di lapangan Upacara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dihadiri oleh Seluruh pejabat...
Pemaparan Hasil Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Oleh Tim BPKP - KPK
Jum’at, 17 Mei 2013, bertempat di Aula Lt.IV Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Pemaparan Hasil Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Oleh Tim BPKP – KPK pada Kantor Imigr...
Berita Hukum dan HAM
- 0
- 1
- 2
- 3
Perekrutan Hakim Agung Salah Jalan Proses seleksi Calon Hakim Agung (CHA) dinilai pakar hukum tata negara Fajrul Falaakh sudah salah jalan. Tak lagi sejalan dengan UUD 1945. Berdasarkan konstitusi, proses perekrutan hakim agung memang melibatkan tiga lembaga, KY, DPR dan Presiden. Ditegaskan dalam konstitusi, KY yang diamanatkan untuk melakukan proses rekrutmen hakim agung agar yang terpilih tidak terpengaruh oleh kekuasaan legislatif maupun eksekutif. KY lalu mengusulkan CHA ke DPR untuk disetujui atau sebaliknya. Setelah disetujui legislatif, Presiden mengangkat mereka seperti ketentuan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. “Dengan ... Berita Hukum dan HAM | arief | Senin, 20 Mei 2013 selengkapnya... |
Lingkup Kejahatan Korporasi Meluas Pengajar hukum pidana FH UI, Gandjar Laksamana Bonaputra menyatakan, mengacu pada prinsip pidana dan pemidanaan, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban. Syaratnya, perusahaan itu melakukan tindak pidana korporasi. “Harus dipertegas, tindak pidana korporasi memang tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh korporasi dan/atau pengurusnya,” ujar Gandjar dalam sebuah seminar yang diselenggarakan ILUNI FHUI di Jakarta, Rabu (8/5). Menurut Gandjar, pengertian tindak pidana korporasi kini makin meluas. Akibatnya, pertanggungjawabannya pun bertambah luas. Ada tanggung jawab oleh korporasi atau pengurus, ada pula kombinasi keduanya. Meluasnya pertanggungjawaban pidana ... Berita Hukum dan HAM | arief | Senin, 13 Mei 2013 selengkapnya... |
MK Hapus Peran Pengadilan Urus Akta Kelahiran Para orang tua yang terlambat mengurus akta kelahiran anaknya boleh sedikit lega. Soalnya, Mahkamah Konstitusi membatalkan sejumlah pasal dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) yang isinya dianggap merepotkan para orang tua yang telat mengurus akta kelahiran anaknya. Pasal 32 ayat (1) UU Adminduk misalnya yang merumuskan, ‘Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuanKepala Instansi ... Berita Hukum dan HAM | arief | Kamis, 2 Mei 2013 selengkapnya... |
Kemenkumham Jamin Keabsahan Sertifikat Fidusia Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjamin keabsahan sertifikat fidusia yang diterbitkan melalui cara online. Menurut Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Aidir Amin Daud, keabsahan sertifikat itu ditunjukkan dengan adanya tandatangan elektronik dari masing-masing Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham. “Kita minta tandatangan virtual, alasannya untuk keabsahan (sertifikat, red). Akhirnya, diberikan dari semua Kanwil,” ujar Aidir dalam sebuah seminar di Jakarta, Senin (22/4). Selain tandatangan elektronik dari tiap perwakilan Kemenkumham, kata Aidir, sertifikat juga sudah dibubuhi stempel. Menurutnya, pembubuhan stempel basah pada ... Berita Hukum dan HAM | arief | Kamis, 25 April 2013 selengkapnya... |
Proses Legislasi Jangan Abaikan Putusan MK
Pembahasan RKUHP menimbulkan sejumlah perdebatan. Selain pasal santet dan kumpul kebo, pasal penghinaan presiden juga ramai diperbincangkan. Sebagian kalangan
Sembilan Tahapan Pembuatan Peraturan di OJK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih dalam tahap melakukan konsolidasi hingga tahun 2014 nanti. Salah satu yang menjadi concern lembaga itu adalah penyusunan
Waspadai Cara Asing Kuasai Perbankan
Bank Indonesia (BI) yang saat ini masih menjadi regulator perbankan harus mengambil sikap bila ada investor asing yang akan mengambil alih bank nasional
Menkumham Gelar Perkara Penyerangan Lapas Cebongan
Menteri Hukum dan Hak Asazi Manusia Amir Syamsudin mendatangi Lapas Cebongan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pascainsiden penyerangan
Pemilu Serentak Dinilai Lebih Efisien
Pelaksanaan pemilu baik pemilu legislatif (anggota DPR, DPRD, DPD)dan pemilu presiden dan wakil presiden (Pilpres) yang selama ini dilakukan terpisah (tidak
Perpanjang Paspor di Kantor Imigrasi Jakpus Kini Sehari Selesai
Jakarta - - Proses perpanjangan paspor saat ini jauh lebih mudah di kantor Imigrasi Jakarta Pusat. Bersama dengan kantor Imigrasi Jakarta Barat, sistem
Mahfud MD nilai MK Azerbaijan lebih maju
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia Mahfud MD menilai lembaga peradilan konstitusi Azerbaijan merupakan lembaga yang sangat maju. Kemajuan itu
Arbitrase dan Mediasi HKI Belum Dilirik
Ketua Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) Achmad Zen Umar Purba mengatakan sejauh ini masyarakat masih belum melirik lembaga
IKAHI Beri Masukan RUU Advokat
Panitia Kerja (Panja) RUU Advokat kembali melakukan pembahasan, Senin (4/2). Agenda kali ini adalah meminta masukan dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).
Cegah Spionase, Ormas Asing Diatur dalam RUU Ormas
VIVAnews - Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan akan segera disahkan dalam waktu dekat. RUU ini untuk memperketat aturan ormas asing
Dirjen Pemasyarakatan Diberi Tenggat 6 Bulan untuk Penyegaran
Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM mengakui rotasi jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan karena dibutuhkan penyegaran
MK: Sekolah Internasional Jauhkan Budaya Bangsa
Akhirnya, Majelis MK membatalkan Pasal 50 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi dasar keberadaan Rintisan Sekolah
Kemkumham Akan Benahi Sistem Penyimpanan Arsip
Pasca kebakaran yang terjadi di ruang arsip Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Minggu malam (6/1), Kementerian Hukum dan HAM
Pelemahan Lembaga Antikorupsi Pengaruhi IPK Indonesia
Transparency International (TI) sudah merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Untuk tahun naga ini, dengan metode skor berbeda, IPK Indonesia mengalami
Revisi UU Advokat Diharapkan Jadi Solusi Perpecahan
Meskipun sempat berdamai di Gedung MA, perseteruan advokat faktanya masih terjadi. Dalam rangka menyudahi perseteruan ini, DPR berharap revisi UU No.
Menhuk dan HAM: Pengetatan Remisi Koruptor Mulai 2013
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengatakan, pengetatan remisi untuk terpidana kasus korupsi, narkotika, dan
SBY Nilai Penegakan Hukum Belum Memuaskan
Selama bulan Ramadhan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mengunjungi seluruh Kementerian/Lembaga untuk menggelar Rapat Koordinasi Terbatas.
Pemerintah Siapkan RUU Badan Usaha di Luar PT
Pemerintah diketahui telah menyusun RUU tentang Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi. Sebagai pelengkap disiapkan pula RUU tentang Persekutuan
RUU KUHAP: Jaksa-Pengacara Akan ‘Bertarung’ Tanpa Teks
Bila Anda sering menonton film-film Hollywood, terutama film yang bertemakan hukum, tentu Anda paham dengan kebiasaan persidangan di Amerika Serikat. Di
Kemenkumham Tak Ingin Sendiri Rekrutmen CPNS
Sebanyak 2.893. Itulah jumlah kebutuhan formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerin Hukum dan HAM pada 2012. Ada keinginan, proses rekrutmen sekali untuk
Hakim Bisa Dipidana Bila Salah Memutus
Badan Legislasi (Baleg) DPR telah berhasil menyusun draf revisi UU Mahkamah Agung (RUU MA). Draf itu pun telah dinyatakan sebagai RUU Inisiatif DPR
MA Protes Larangan Kasasi Vonis Bebas
Rancangan Undang-undang Mahkamah Agung (MA) yang akan mengubah Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 kembali mendapat kritikan dan penolakandari MA. Salah satunya,
Penggugat dan Tergugat Bisa Dapat Dana Bankum
Dana bantuan hukum yang dikelola Kementerian Hukum dan HAM bukan hanya ditujukan kepada penggugat, tetapi juga tergugat. Bahkan penggugat dan tergugat
Pakar: landasan hukum "justice collaboration" mendesak
Malang (ANTARA News) - Pakar Hukum Universitas Brawijaya (UB) Malang Dr Ibnu Tricahyo menyatakan bahwa landasan hukum sebagai acuan penerapan "justice
Beberapa Rumah Detensi Imigrasi Over Kapasitas
Masalah imigran gelap merupakan persoalan yang terus dihadapi oleh Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Para imigran itu kerap
Kualitas dan Kuantitas Penyidik Imigrasi Masih Minim
Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam menangani tindak pidana keimigrasian cukup besar pasca berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun
Orang Asing Tidak Boleh Langgar Adat Istiadat Indonesia
Isi UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah memudahkan Warga Negara Asing (WNA) untuk memperoleh izin tinggal tetap. Orang asing yang menikah dengan
Komnas HAM: Merokok Tidak Termasuk Hak Asasi
Jakarta, Merokok banyak merugikan kesehatan, namun larangan merokok banyak ditolak dengan alasan merokok adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Terkait kontroversi
Ketua MUI Ibaratkan MK Seperti Tuhan
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu bersifat final dan mengikat. Tak ada upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap putusan MK. Dengan kewenangan yang
Usia Anak Bisa Dipidana Jadi 12 Tahun
Pemerintah yang diwakili Dirjen Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kemenkumham akhirnya sepakat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menaikan
Indonesia Resmi Ratifikasi Konvensi Anti Terorisme
Rapat Paripurna DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyepakati ratifikasi ASEAN Convention on Counter Terrorism atau Konvensi ASEAN tentang
Anak di Luar Nikah Tetap Miliki Hubungan Perdata dengan Ayah
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan permohonan uji materiil UU nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diajukan
Menkum Buat Surat Larang Anak Buah di Daerah Bikin Sambutan Meriah
Jakarta - Sambutan meriah biasanya selalu mengiringi kunjungan seorang menteri ke daerah. Mulai dari acara seremonial hingga penampilan
Merancang Dasar Hukum Perampasan Aset Haram
Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset diyakini akan memecahkan kebuntuan aparat penegak hukum ketika berupaya mengejar aset hasil tindak pidana
Jual Beli Pasal, Gadaikan Kedaulatan Negara
Pernyataan Moh Mahfud MD tentang praktik jual beli pasal terus menjadi perbincangan hangat. Sebagian pro, sebagian lainnya kontra atas pernyataan Ketua
Kejagung Nilai Moratorium Remisi & Bebas Bersyarat Beri Efek Jera Lebih
Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyambut baik moratorium remisi dan bebas bersyarat bagi terpidana koruptor dan terorisme yang dikeluarkan oleh Kementerian
Patrialis Akbar Sertijab
Patrialis Akbar menyerahkan jabatan Menteri Hukum dan HAM ke Amir Syamsuddin. Acara serah terima jabatan (sertijab) ini disaksikan seluruh pejabat eselon,
Menkumham Janjikan Penangguhan Remisi Terhadap Koruptor
Usai serah terima jabatan, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin beserta Wakil Menteri Denny Indrayana melakukan konferensi pers perdana. Dalam acara tersebut,
Patrialis Ingin Kembali ke Dunia Kampus
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM yang terkena reshuffle, Patrialis Akbar mengimbau penggantinya Amir Syamsuddin dan Wakil Menteri Hukum
Revisi UU Pokok Agraria untuk Hindari Kutukan
Guru Besar Hukum Agraria Universitas Gajah Mada (UGM) Maria Sumardjono meminta agar DPR meluruskan makna ‘agraria’ dalam UU No 5 Tahun 1960 tentang
| LAYANAN PENGADUAN |
 |
|
Klik untuk
Informasi Lebih Lanjut
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Info Publik
Website Terkait
Agenda
|
| KEPALA KANTOR WILAYAH |
|
|
|
Drs. Irsyad Bustaman, M.Si.
NIP. 19540912 197709 1 001
|
Sekilas Info
| hukumonline.com Komisi III DPR yang membidangi urusan hukum dan HAM kecewa dengan kekisruhan di internal Komnas HAM terkait dengan perubahan masa jabatan Ketua Komnas HAM. Komisi III lantas mendesak Komnas HAM untuk menyelesaikan masalah tersebut paling lambat sebulan ke depan. Bila tidak, Komisi III akan memfasilitasi untuk pemilihan Ketua Komnas HAM yang baru. |
viva.com Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpesan agar para pejabat pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk tetap fokus dalam menjalankan tugas. Mengingat pada 2014 Indonesia akan menghadapi Pemilu yang rentan diwarnai berbagai kepentingan. |
| hukumonline.com Permohonan baik dari saksi, korban maupun tersangka sebuah kasus untuk dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tiap tahun cenderung naik. Misalnya saja, kata Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani, pada tahun 2010 permohonan yang masuk datang dari 154 orang. Pada 2011, meningkat menjadi 340 permohonan dan di tahun 2012 meningkat menjadi 655 permohonan. |
kompas.com Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menyinggung adanya keraguan dari para penyelenggara negara, terutama kepala daerah, baik gubernur, walikota/bupati dalam menjalankan tugas. Mereka, menurut Presiden, takut jika tindakannya dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. |
| detik.com Komisi Hukum DPR menetapkan delapan hakim agung setelah dua pekan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon. Kedelapan hakim agung itu diminta bekerja maksimal dan tidak terjerat praktik mafia peradilan. |
Galeri Foto
Download Terkini
PMPRB Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kanwil Kemenkumham DKI
(Tahun 2013)
CPNS Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta 2013 Masuk Tanggal 1 April 2013
(PENGUMUMAN CPNS 2012)- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012 dan Penetapan Kinerja 2013
(Tahun 2012) 
Laporan Tahunan Kanwil DKI Jakarta Tahun 2012
(Tahun 2012)- Program Legislasi Daerah 2012
(Tahun 2012)
Jajak Pendapat
Komentar Anda
- semangaatt buat pak dirjen pemasyarakatan yg baruu....
selanjutnya..
dari larastieditha - Banyak negara yang melegalkan Perkawinan sejenis semisal ero... selanjutnya..
dari Anjas Kromo - Setelah tahapan pemberkasan, apa ada tahapan seleksi berikut... selanjutnya..
dari raa33
Sedang online
Counter Pengunjung
 | Harian | 132 |
 | Mingguan | 561 |
 | Bulanan | 5210 |
 | Total | 243222 |